Lipsus - Mardiono Digoyang, Kubu Romy Desak Muktamar PPP Dipercepat

Selain mendorong gelaran Muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan dari para kader PPP yang dikenakan biaya atas pencalonannya di Pilkada serentak 2024.

“Kami mendapat informasi bahwa banyak di antara kader-kader Partai yang juga dikenakan biaya atas pencalonan Pilkada oleh DPP PPP. Karenanya hal ini perlu klarifikasi,” tulis surat itu pada point keempat.

Tak hanya itu, pimpinan majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional di internal Partai. Apalagi keputusan bergabung hanya disampaikan lewat media. 

“Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari saudara tentang alasan-alasan di balik hal ini. Kami bukan menyoal substansi bergabungnya dengan pemerintah, namun yang kami tanyakan adalah mekanisme bergabungnya Partai yang semestinya didahului dengan musyawarah di antara para Pimpinan Partai,” jelas surat itu pada point kelima.

Diketahui, belakangan Mardiono membawa gerbong PPP bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dimana, dia ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. Padahal pada Pilpres 2024 lalu, PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bersama PDIP, Hanura, dan Perindo.

Pada poin ketujuh pada surat tersebut, para pimpinan majelis DPP PPP meminta pertemuan dengan Plt Ketum Mardiono untuk membahas masalah tersebut.

“Para Pimpinan Majelis meminta pertemuan dengan Saudara pada kesempatan pertama, dalam rangka perbaikan partai Secara segera dan menyeluruh,” tulis para pimpinan majelis.

Hingga kemarin pimpinan majelis belum mendapat tanggapan dari Mardiono atas surat tersebut. Tribunnews juga sudah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Mardiono perihal surat tersebut. Namun, hingga hingga berita ini ditulis, permintaan konfirmasi itu belum dibalas.

Baca juga: PPP Minta MK Konversi Suara Jadi Kursi DPR

Seorang sumber Tribunnews mengatakan, surat para pimpinan majelis PPP yang ditujukan kepada Mardiono ini bersifat internal Partai. Bahkan, sebagian elite PPP tak mengetahui persis isi surat tersebut.

Di sela berhembusnya desakan untuk segera menggelar Muktamar, sejumlah tokoh senior dan para elite PPP dikabarkan berkumpul di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (31/10) malam. Sumber Tribunnews itu mengatakan, hampir semua tokoh PPP hadir dalam pertemuan tersebut. 

Namun ia tak merinci momen pertemuan apa sehingga para tokoh PPP tersebut berkumpul. Dia hanya mengatakan para tokoh yang hadir di antaranya ada eks Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy, eks Sekjen PPP yang juga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani, elite PPP Sandiaga Uno, Djan Faridz, serta jajaran Partai berlambang Ka’bah tersebut. 

Sumber tersebut menyebut eks kader PPP yang dipecat oleh Plt Ketua Umum M. Mardiono turut hadir dalam pertemuan itu. Sedangkan, Mardiono sendiri tak terlihat. “Semua tokoh PPP hadir di acara, kayaknya sudah konsolidasi Muktamar,” kata sumber itu.

Dalam pertemuan itu, Sumber mengungkapkan bahwa para tokoh dan elite PPP itu saling berkelakar satu sama lain soal posisi Ketua Umum PPP selanjutnya.

“Ya saling bercanda satu sama lain, ‘kamu besok jadi ketum ya’, ‘jangan saya, Bapak saja’,” ungkap sumber itu menceritakan pertemuan tersebut.

Sumber juga mengatakan dalam pertemuan itu ada pembahasan jika sedianya Muktamar yang bakal digelar pada Februari 2025 untuk dipercepat. Namun, hal itu belum dapat dipastikan sebab mekanisme Muktamar belum dibahas secara detail.

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, Mardiono dikabarkan akan mengumpulkan pengurus harian (PH) PPP untuk rapat persiapan Muktamar pada 2 atau 3 November. Namun, hal itu belum bisa dipastikan sebab surat undangan rapat PH belum terbit hingga Jumat kemarin. (tribun network/yud/dod)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS