Hari Terakhir Pemerintahan Jokowi-Amin Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Apa yang Disiapkan?

Setelah penetapan presiden dan wapres terpilih, Presiden Jokowi melakukan tiga kali perombakan kabinet untuk memasukkan beberapa orang dekat Prabowo. Langkah pertama adalah memberikan kursi menteri kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang selama ini berada di luar pemerintahan dengan bergabung pada masa akhir pemerintahannya.

Selanjutnya, Prabowo juga melakukan perubahan kabinet kembali. Tiga menteri baru masuk untuk memperkuat akhir pemerintahannya sekaligus juga menyiapkan menteri-menteri tersebut memasuki pemerintahan baru. Ada harapan, dengan tiga wakil menteri tersebut, semuanya berjalan mulus.

Hal itu terungkap dari latar belakang rencana pelantikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Investasi Yuliot, dan penggantian Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolby dengan Sudaryono. Sebagian menteri dan wakil menteri tersebut itu bahkan kembali masuk dalam bursa calon menteri, wakil menteri Prabowo-Gibran.

Presiden Jokowi juga telah mengesahkan UU Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi 34 kini disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Revisi UU tersebut membuka jalan bagi Prabowo untuk menambah jumlah kementerian di pemerintahannya mendatang.

Mengapa mesti harus ada transisi?

Menjelang pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, berbagai persiapan dalam masa transisi ini tengah dilakukan. Presiden terpilih Prabowo Subainto dalam beberapa kesempatan juga menyatakan bahwa transisi kekuasaan yang sedang dilakukan bersama Presiden Joko Widodo merupakan bentuk komitmen keberlanjutan sejak masa kampanye Pilpres 2024.

Meski demikian, transisi kekuasaan presiden di Indonesia memiliki dinamika yang perlu diperdalam secara lebih serius. Sepuluh tahun lalu, transisi pemerintahan lama dan baru membentuk pola yang berbeda dengan langkah dan strategi yang dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi ini.

Transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi (2014), misalnya, menandai perubahan dari pemerintahan hasil pemilihan secara langsung yang menunjukkan proses transisi kekuasaan yang damai dalam proses demokratisasi yang terus berlangsung.

Pada 2019, meskipun Jokowi memenangi pemilu lagi dengan dukungan mutlak, polarisasi politik yang kuat dan penolakan dari pihak yang kalah, dalam hal ini Prabowo Subianto, menjadi kekhawatiran yang muncul pada masa transisi kekuasaan. Ketika Jokowi mengajak Prabowo dalam kabinet pemerintahan berikutnya, secara langsung tensi polarisasi yang kuat menjadi menurun.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membutuhkan hubungan saling membutuhkan, baik dalam pemenangan Pemiihan Presiden 2024 maupun keberlanjutan program-program pemerintahan saat ini.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi yang saling memuji dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (31/8/2024), menunjukkan, upaya kedua tokoh tersebut untuk menunjukkan hubungan baik di antara mereka.

Hal itu dibutuhkan untuk memuluskan transisi pemerintahan. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir terdapat praduga dan tudingan bahwa keduanya sudah pecah kongsi. ”Saling mengapresiasi merupakan bentuk kemesraan yang sepertinya sengaja disampaikan Prabowo dan Jokowi untuk menepis itu (kabar keretakan hubungan mereka) semua,” kata Adi.

Menurut Adi, baik Jokowi maupun Prabowo merupakan sosok yang saling membutuhkan. Prabowo, misalnya, tidak bisa melepaskan bahwa dukungan Jokowi merupakan faktor penting yang menentukan kemenangannya pada Pilpres 2024. Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menang pilpres dalam satu putaran. Sementara itu, pada dua periode pilpres sebelumnya, Prabowo selalu kalah dari Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga butuh Prabowo, sebagai presiden terpilih, untuk meneruskan proyek dan program mercusuar yang telah ia bangun selama dua periode kepemimpinannya. Contohnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Saling membutuhkan tergambar, antara lain, keinginan Presiden Jokowi bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dicapainya selama 10 tahun dapat dilanjutkan lagi oleh Prabowo.