Lipsus - Debat Pilkada Rote Ndao, Paslon Janji Bangun 10 Ribu Rumah

POS-KUPANG.COM, BA'A - Debat publik perdana pemilihan bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao memanas ketika memasuki segmen empat dan kelima.

Dalam sesi debat yang berlangsung di Graha Narwastu, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao,  Kamis, 10 Oktober 2024 itu, ketiga paslon diberi kesempatan saling bertanya, menjawab dan saling menanggapi. 

Tepat di segmen kelima, paslon nomor urut 2, Vicoas TB Amalo-Bima Th Fanggidae (Lontar Malole) diberikan kesempatan bertanya kepada paslon nomor urut 1, Paulus Henuk-Apremoi Dudelusy Dethan (Ita Esa) mengenai fee (komisi) yang diutarakan dalam pemaparan visi misi Peket Ita Esa di segmen pertama.

Dua pertanyaan dilontarkan masing-masing oleh calon bupati Vicoas Amalo dan calon wakil bupati Bima Fanggidae.

"Tadi awal-awal bapak (Paulus Henuk) teriak mengenai fee (komisi) dan korupsi. Saya mau tanya dulu, yang diposting di beberapa media sosial saat bapak berkampanye, bapak berbicara soal memberikan proyek kepada timses (tim sukses). Kira-kira agak terbalik yah dengan apa yang bapak sampaikan dan dengan apa yang bapak lakukan. Coba berikan gambaran kepada kami seperti apa clean government dan good government itu," tanya Bima Fanggidae kepada Paulus Henuk.

Sementara Vicoas Amalo meminta klarifikasi dari Paulus Henuk mengenai kelak menjadi bupati, proyek-proyek akan dikerjakan oleh tim-tim dari Ita Esa dan uang senilai Rp. 20 Miliar dialokasikan ke Pulau Ndao, yang diambil dari uang-uang fee dan dikasih kepada pengrajin di Ndao.

Merespon kedua pertanyaan itu, calon bupati Rote Ndao nomor urut 1, Paulus Henuk menjelaskan tentang misi Rote Ndao Amanah.

"Ketika kami berbicara Rote Ndao amanah, artinya penyelenggaraan pemerintah itu harus transparan akuntabel dan bersih, tidak boleh korupsi uang rakyat," ujar Paulus.

"Lalu terkait dengan pemberian fee, yang saya maksudkan adalah jika kemudian di dalam pemerintahan ada proyek-proyek yang dikerjakan dan belum apa-apa, tetapi terima fee 10 persen itulah yang merusak, menghambat kemajuan daerah dan menghambat kesejahteraan rakyat," jelasnya lagi.

Ke depan, masih jelas Paulus, hal tersebut tidak boleh terjadi. Menurutnya, jika kontraktor kerja proyek seperti itu, maka akan cepat kaya. Sehingga, kata Paulus, lahirlah Corporate Social Responsibility atau CSR yang berarti  perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.

"Itulah yang kita akan dorong ke sektor swasta membantu masyarakat meringankan beban pemerintah. Daripada pemerintah ambil fee taruh di saku, lebih baik kita dorong sektor swasta membantu masyarakatnya," ungkap Paulus.

"Kami tidak pernah sampaikan bahwa yang kerja proyek-proyek itu orang-orang Ita Esa. Proyek kita itu ada sistem dan mekanismenya yakni melalui tender ataupun e-katalog. Tidak mungkin sebagai bupati, intervensi proyek, itu hanya bupati yang mental koruptif. Kami tidak akan melakukan itu," lanjutnya mengklarifikasi.

Mendengar jawaban itu, Vicoas Amalo mengemukakan bahwa yang dimaksud Paulus Henuk itu adalah keuntungan perusahaan yang diberikan sebagai CSR kepada masyarakat. 

"Bagaiman kalau perusahaan itu tidak memberikan CSR, nanti bapak sebagai bupati, bapak akan paksa CSR dari perusahaan, tentunya bapak tidak punya wewenang untuk itu," lugas Vicoas Amalo.

"Kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh pak Paulus itu 'kosong' dan tidak mungkin itu terjadi. Karena beliau tidak mungkin paksa perusahaan untuk kasih CSR ke sini atau sana. Niat yang bagus, harus dilakukan dengan cara yang bagus dan dengan hati yang bagus," sambungnya memberi pencerahan.