Berita NTT
Penjabat Gubernur NTT Singgung Kualitas Kepemimpinan Saat Kukuhkan Lima Pjs Bupati
Sementara stunting, tahun 2023 mencapai 37,9 persen. Hal itu menjadi perhatian bersama. Menurut dia, pemerintah juga telah menetapkan pengendalian per
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Oby Lewanmeru
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT Dr Andriko Noto Susanto menyinggung kualitas kepemimpinan saat mengukuhkan lima Penjabat sementara (Pjs) Bupati di Provinsi NTT.
Selain mengukuhkan Pjs, agenda Selasa 23 September 2024 sore itu juga mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Sikka.
"Kualitas kepemimpinan saudara-saudara tidak diukur dari berapa lama memimpin tetapi dari jejak-jejak bermakna yang ditinggalkan," kata Noto Susanto di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT.
Dia mengatakan, Pjs diberikan amanah untuk mengabdikan diri di daerah itu. Untuk itu, Pjs diminta tetap memberikan pelayanan dan dedikasi terbaik bagi daerah yang dipimpin, disamping pelayanan tulus dan integritas.
Dengan waku yang ada Pjs perlu menggerakkan pelayanan birokrasi agar bisa terus berjalan. Setidaknya ada 106 indikator penilaian dan 10 indikator prioritas yang dilakukan evaluasi secara berkala. Tugas dan wewenang, menurut dia juga telah diatur dalam surat keputusan yang ada.
Pengangkatan Pjs itu dilakukan sebagai bagian dari menjaga kesinambungan dalam roda pemerintahan. Noto Susanto menegaskan, pelayanan efektif dan optimal harus dilaksanakan.
"Roda pemerintahan akan berjalan baik jika ada keterbukaan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam semangat kolaborasi," ujarnya.
Noto Susanto juga menitipkan beberapa pesan dari Presiden Joko Widodo saat pertemuan bersama di Ibu Kota Nusantara. Pesan pertama adalah pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pjs dan Penjabat Bupati diharapkan bisa memfasilitasi segala tahapan itu.
Dalam pemetaan Bawaslu, NTT salah satu dari sekian Provinsi di Indonesia yang rawan Pilkada dengan kategori tinggi. Untuk itu, para kepala daerah harus melakukan mitigasi terhadap hal itu.
"Menjaga dan memantau ASN. Para ASN menang memiliki hak untuk memilih namun tidak boleh melakukan kampanye terhadap kontestan yang umumnya baik secara langsung maupun media sosial," ujarnya.
Pesan lainnya adalah mengenai realisasi dan penyerapan APBD. Dalam pertemuan bersama Kepala Daerah, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan itu. Secara umum serapan APBD masih rendah.
Baca juga: Mendagri Tetapkan 5 Pjs Bupati di NTT, Tiga Perempuan
Pada akhir triwulan III ini, Noto Susanto meminta Penjabat dan Pjs Bupati agar memperhatikan itu agar mempercepat realisasi penyerapan APBD dengan melakukan konsolidasi tim kerja.
"Hindari penumpukan APBD menjelang akhir tahun anggaran. Harus dipahami bahwa peningkatan belanja daerah merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.
Adapun pesan berikutnya adalah pengendalian stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Menurut dia, dalam masa kepemimpinan yang terbilang singkat itu agar memperhatikan target nasional.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.