Soal Anggaran BPJS Kesehatan untuk RT RW, DPRD Ngada: Dahulukan Honor Baru BPJS

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - DPRD Ngada menolak membahas anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan bagi RT, RW, hingga perangkat desa yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada pada pembahasan perubahan anggaran  tahun 2024.

Anggota DPRD Ngada menilai pengajuan anggaran BPJS untuk RT, RW dan perangkat desa lebih baik dahulukan dulu Gaji RT, RW yang sudah tidak dianggarkan lagi di Dana Desa.

DPRD juga menilai pengajuan anggaran BPJS Kesehatan segmen RT, RW dan Perangkat Desa ini  terkesan masuk di penghujung waktu karena tidak pernah bahas bersama Badan Anggaran (Banggar)  bersama DPRD sebelumnya.

"Selama persidangan beliau (Bupati) tidak pernah mengusulkan JKN atau BPJS dalam konteks daerah untuk masyarakat. Yang dia usul itu ada dua mata anggaran, yang pertama belanja JKN untuk RT,RW . Kedua JKN untuk perangkat desa. Setelah kami teliti ternyata banyak perangkat desa yang sudah punya BPJS mandiri," kata Ketua DPRD Ngada, Bernardus Berny Dhey kepada POS-KUPANG.COM, Selasa 20 Agustus 2024.

Lebih dalam Polisi PKB itu katakan, anggaran untuk BPJS kesehatan diajukan pada APBD induk tahun 2025 dengan anggaran lebih besar.

Hal itu guna mengejar target kepesertaan BPJS Kesehatan di kabupaten Ngada yang masih dibawah Universal Health Coverage (UHC).

Baca juga: Fraksi PAN DPRD Ngada  Minta TPP dan TUKIN ASN Wajib Dianggarkan Kembali

Dengan anggaran yang cukup besar kata Berny, bisa menargetkan masyarakat umum selain segmen RT,RW dan perangkat desa yang diajukan oleh Pemkab Ngada dalam perubahan.

"Makanya teman-teman menunda, karena jumlah uang terbatas. Yang diajukan oleh Pemerintah cuman 2 M. Apakah tahun depan ada jaminan?, kalau di APBD Induk anggaran jamin untuk satu  tahun dengan mengakomodir masyarakat umum," imbuhnya.

Hal senada disampaikan wakil 1 DPRD Ngada Petrus Ngabi. Menurutnya DPRD tidak pernah menolak BPJS bagi masyarakat.

Namun pihaknya mendorong untuk dianggarkan pada APBD induk tahun 2025 untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Dengan begini target kita bisa mencapai  Health Coverage (UHC) bisa tercapai," tegasnya.

Menurutnya lembaga DPRD juga punya pertimbangan terkait alokasi anggaran BPJS di mana waktu untuk tahun anggaran 2024 tinggal empat bulan.

"Sehingga dengan anggaran besar begitu kita dorong di APBD induk, sehingga jaminan kesehatan masyarakat bisa terakomodir untuk satu tahun penuh," ujarnya.

Baca juga: Gunung Inelika Stasus Waspada Ketua DPRD Ngada Berny Dhey Ajak Jurnalis Beri Informasi Akurat

Menurutnya politik bertujuan untuk kepentingan umum bukan kelompok tertentu, sehingga terkait anggaran ia berharap pemimpin harus punya komunikasi politik yang baik.