Airlangga Hartarto Tegaskan Relasi Internal Golkar Masih Solid, Tak Ada Munaslub

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, saat ditemui di Kompleks DPP Partai Golkar, Kamis (8/8/2024) sore, menyebutkan, tidak ada pergunjingan soal Munaslub di DPP Golkar. Begitu pula dengan intimidasi terhadap kader-kader Golkar. Seluruh pengurus tengah disibukkan dengan persiapan pilkada serentak.

”Ini masih tenang-tenang semua,” ucapnya singkat.

Politisi senior Partai Golkar lainnya, Ridwan Hisjam, menuturkan, wacana Munaslub tengah digulirkan oleh tiga kelompok. Ia enggan merinci siapa kelompok yang dimaksud dan apakah berasal dari dalam atau luar Golkar. Namun, dia melihat hal tersebut normal dan wajar dalam partai.

”Saya tidak perlu sebutkan, tapi ada tiga kelompoklah yang sedang bekerja (untuk Munaslub),” ungkap anggota Dewan Pakar Partai Golkar itu.

Informasi yang diperoleh Kompas sejak beberapa pekan lalu, upaya Munaslub Golkar justru datang dari pihak luar Partai Golkar, di antaranya dengan dimulainya keinginan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Dengan perubahan AD/ART terutama persyaratan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, setidaknya seseorang harus pernah menjadi pengurus partai selama lima tahun.

Ridwan pun sempat dihubungi oleh pihak yang ingin menginisiasi Munaslub Golkar sebelum waktunya. Akan tetapi, dia mengatakan kelompok tersebut sudah terlambat apabila ingin Munaslub. Sebab, periode 2024 merupakan penyelenggaraan Munas sehingga tidak perlu ada Munaslub.

Baca juga: Golkar Segera Konsolidasi Pemenangan Melki Laka Lena - Johni Asadoma di Pilgub NTT

Adapun Ridwan sempat menginisiasi Munaslub Golkar pada 2023 karena Airlangga tidak menaati hasil Munas Golkar 2019. Saat itu, Munas Golkar memutuskan Airlangga untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Namun, Golkar malah mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Kekecewaan terhadap pelanggaran hasil Munas mendorong Ridwan menginisiasi penyelenggaraan Munaslub. Ia mengaku tidak masalah dengan pencalonan Gibran. Namun, usulan tersebut seharusnya dikeluarkan dalam Munas, bukan Rapat Pimpinan Partai Golkar belaka.

Karena itu, ia melihat Munaslub 2024 tidak diperlukan karena waktunya sudah terlambat dan tidak tepat. Para pihak yang menginginkan Munaslub sebaiknya mendorong terselenggaranya Rapat Pimpinan untuk mendiskusikan pelaksanaan Munas 2024.

Saat ditanya apa yang dituntut kelompok pro-Munaslub, Ridwan menyebut kekecewaan terhadap kepemimpinan Airlangga. Ia membantah hal tersebut berkaitan dengan pilkada serentak, khususnya kepentingan kader di sejumlah daerah.

”Kalau menurut saya keinginan orang Munaslub itu kekecewaan terhadap kepemimpinan dan manajemennya Airlangga. Jadi masalah manajemen saja bukan masalah pribadi ke Pak Airlangga. Karena, manajemennya Airlangga ini kan manajemen tertutup dan tidak terbuka,” jelasnya.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS