Airlangga Hartarto Tegaskan Relasi Internal Golkar Masih Solid, Tak Ada Munaslub

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -  Isu Munaslub di tubuh Partai Golkar mendapat respons dari Ketua Umum Airlangga Hartarto. Ia menegaskan bahwa relasi di internal Partai Golkar masih solid.

Atas dasar itu, Airlangga menyatakan tidak ada rencana untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar seperti yang dikabarkan belakangan ini.

Airlangga pun memastikan bahwa Munas Golkar akan digelar sesuai rencana, yakni pada Desember 2024.

”Tidak ada, tidak ada (munaslub). Munas bulan Desember,” ujar Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Adapun salah satu agenda utama Munas Golkar adalah pemilihan ketua umum Partai Golkar. Namun, kemudian muncul dorongan untuk dilakukannya munaslub sebagai salah satu cara untuk mempercepat digelarnya munas.

Baca juga: Melki Laka Lena - Johni Asadoma Duet di Pilgub NTT

Berkembangnya isu munaslub, seperti diungkapkan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, Jumat (9/8/2024), tak lain dipicu oleh manuver yang dilakukan Airlangga terhadap pengurus partai tingkat daerah agar ia kembali didukung sebagai Ketua Umum Partai Golkar di periode berikutnya.

Menurut Ridwan, Airlangga telah menggalang dukungan kepada pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar di sejumlah daerah sejak Juni. Langkah itu membuat iklim di internal partai memanas menjelang munas.

Munas tetap Desember

Adapun isu munaslub itu pertama kali diungkap oleh Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa waktu lalu.

Luhut sempat mempertanyakan apa kesalahan Airlangga Hartarto sehingga ada pihak yang ingin menggelar Munaslub.

Pernyataan Luhut termuat dalam video pendek berdurasi 1 menit 48 detik yang dibuat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

”Apa yang salah dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan, menurut saya, Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Kita semua harus kompak di Golkar ini,” ujar Luhut yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu.

Luhut pun meminta kader Golkar agar tidak mau diintimidasi dan dipengaruhi pihak-pihak luar yang ingin mencapai tujuan tertentu. Kader pun diminta merapatkan barisan mendukung Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar dan hasil Munas 2019.

Menanggapi pembelaan Luhut, Airlangga menyatakan bahwa Munas Golkar memang dijadwalkan pada Desember. ”Ya itu, kan, sudah jelas memang jadwal munas bulan Desember,” kata Airlangga.

Tak ada pergunjingan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, saat ditemui di Kompleks DPP Partai Golkar, Kamis (8/8/2024) sore, menyebutkan, tidak ada pergunjingan soal Munaslub di DPP Golkar. Begitu pula dengan intimidasi terhadap kader-kader Golkar. Seluruh pengurus tengah disibukkan dengan persiapan pilkada serentak.

”Ini masih tenang-tenang semua,” ucapnya singkat.

Politisi senior Partai Golkar lainnya, Ridwan Hisjam, menuturkan, wacana Munaslub tengah digulirkan oleh tiga kelompok. Ia enggan merinci siapa kelompok yang dimaksud dan apakah berasal dari dalam atau luar Golkar. Namun, dia melihat hal tersebut normal dan wajar dalam partai.

”Saya tidak perlu sebutkan, tapi ada tiga kelompoklah yang sedang bekerja (untuk Munaslub),” ungkap anggota Dewan Pakar Partai Golkar itu.

Informasi yang diperoleh Kompas sejak beberapa pekan lalu, upaya Munaslub Golkar justru datang dari pihak luar Partai Golkar, di antaranya dengan dimulainya keinginan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Dengan perubahan AD/ART terutama persyaratan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, setidaknya seseorang harus pernah menjadi pengurus partai selama lima tahun.

Ridwan pun sempat dihubungi oleh pihak yang ingin menginisiasi Munaslub Golkar sebelum waktunya. Akan tetapi, dia mengatakan kelompok tersebut sudah terlambat apabila ingin Munaslub. Sebab, periode 2024 merupakan penyelenggaraan Munas sehingga tidak perlu ada Munaslub.

Baca juga: Golkar Segera Konsolidasi Pemenangan Melki Laka Lena - Johni Asadoma di Pilgub NTT

Adapun Ridwan sempat menginisiasi Munaslub Golkar pada 2023 karena Airlangga tidak menaati hasil Munas Golkar 2019. Saat itu, Munas Golkar memutuskan Airlangga untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Namun, Golkar malah mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Kekecewaan terhadap pelanggaran hasil Munas mendorong Ridwan menginisiasi penyelenggaraan Munaslub. Ia mengaku tidak masalah dengan pencalonan Gibran. Namun, usulan tersebut seharusnya dikeluarkan dalam Munas, bukan Rapat Pimpinan Partai Golkar belaka.

Karena itu, ia melihat Munaslub 2024 tidak diperlukan karena waktunya sudah terlambat dan tidak tepat. Para pihak yang menginginkan Munaslub sebaiknya mendorong terselenggaranya Rapat Pimpinan untuk mendiskusikan pelaksanaan Munas 2024.

Saat ditanya apa yang dituntut kelompok pro-Munaslub, Ridwan menyebut kekecewaan terhadap kepemimpinan Airlangga. Ia membantah hal tersebut berkaitan dengan pilkada serentak, khususnya kepentingan kader di sejumlah daerah.

”Kalau menurut saya keinginan orang Munaslub itu kekecewaan terhadap kepemimpinan dan manajemennya Airlangga. Jadi masalah manajemen saja bukan masalah pribadi ke Pak Airlangga. Karena, manajemennya Airlangga ini kan manajemen tertutup dan tidak terbuka,” jelasnya.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS