Polda NTT Curhat ke Abraham Liyanto Soal Anggaran Pilkada hingga Minimnya Sarana Prasarana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Polda NTT menerima kunjungan kerja dari anggota DPD RI, Abraham Liyanto. Dalam kesempatan itu Polda NTT curhat dan menyampaikan sejumlah hal ke senator asal NTT ini. 

Pertemuan bersama itu digelar di aula lantai 3 Mapolda NTT, Kamis 1 Agustus 2024 siang. Sejumlah pejabat utama Polda NTT hadir dalam kesempatan tersebut. 

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Wakapolda NTT) Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, terdapat beberapa tugas yang telah dilakukan Polda NTT sepanjang tahun 2024. Penugasan itu termasuk pengamanan pelaksanaan pemilihan umum hingga tahapan pilkada serta kegiatan lainnya. 

Dalam kesiapan pada tahapan pilkada, Polda NTT juga siap melaksanakan termasuk gladi dan operasi lainnya. Kepolisian juga akan melakukan simulasi pengamanan dan penanganan pilkada. 

Persoalan anggaran, menurut dia akan disesuaikan dengan personel. Ia tidak ingin pengamanan dari Polda NTT terkena dampak akibat anggaran yang terbatas. 

Ia juga berharap agar Abraham Liyanto agar membantu menyuarakan peningkatan lebih banyak personel dan sarana prasarana Ditpolairud Polda NTT agar semua daerah memiliki Pos Polairud. 

Di samping itu, ia juga kembali menegaskan proses rekrutmen itu terbuka dan tidak ada indikasi KKN. Proses tersebut tidak ada kaitannya dengan keberpihakan pada bagian tertentu. Sebab, tiap tahapan akan langsung ditampilkan di hadapan masing-masing peserta. 

Baca juga: Anggota DPD RI Abraham Liyanto Tak Mau Lagi NTT Jadi Nusa Tertipu Terus

Dia juga mengatakan, semua proses berjalan secara transparan. Brigjen Awi mengklaim, rekrutmen itu memang dibuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan. 

Menurut dia, saat ini Polda NTT terus melakukan peningkatan kapasitas terhadap sumberdaya yang dimiliki. Ke depan, personel yang ada bisa lebih profesional. Sisi lain, minimnya kuota yang diberikan dari Mabes Polri sehingga berdampak pada melambatnya peningkatan pemberdayaan sumber daya. 

Brigjen Awi mengeluh sarana prasarana yang dimiliki Polda NTT. Ia mengaku masih banyak bangunan yang dibangun sejak polda ini didirikan. Keterbatasan ini dibutuhkan pembaharuan. 

"Ini bangunan lama semua. Kalau hujan bocor dimana-mana. Kita harap ada bangunan baru. Kami tidak henti-hentinya usulkan ke Mabes Polri untuk perbaikan," kata dia. 

Contoh lainnya adalah dermaga Polairud yang rusak sejak badai Siklon Seroja namun hingga kini belum juga diakomodir. Untuk itu, ia meminta agar Abraham Liyanto bisa menyampaikan itu ke instansi terkait. 

Selain itu, ada juga kendaraan dinas di beberapa polres seperti Malaka, masih kurang. Polres itu bahkan sangat minim kendaraan roda empat mengangkut personel. Keterbatasan juga terjadi pada level personel, yang rata-rata dibawa 50 persen. 

Bahkan beberapa jabatan juga masih kekurangan diisi oleh level yang sama. Hal itu menjadi tantangan dan terus dilakukan perbaikan. Di samping, adanya dorongan agar sumber daya yang ada diberi kesempatan melakukan peningkatan pendidikan. 

"Kita kekurangan personel," tambah dia. 

Adapun keluhan lainnya berupa anggaran pilkada yang belum semuanya maksimal. Bahkan, Polresta Kupang Kota hanya menerima Rp 900 juta dari total usulan Rp 15 miliar. Padahal, ada banyak potensi pendapatan daerah yang selama ini belum memiliki landasan hukum sehingga menyebabkan pendapatan daerah yang minim.

Ia menambahkan, beberapa biaya tambahan untuk wilayah terluar seperti di Sabu Raijua hingga Rote Ndao memiliki perbedaan. Justru tunjangan itu hanya diberikan ke anggota di tingkat polsek. Sementara personel di polres tidak mendapat tambahan penghasilan. 

Abraham Liyanto mengatakan kehadirannya dalam agenda kali ini untuk menyerap aspirasi. Dia mengatakan, beberapa hal yang ia tanyakan telah dijawab lewat laporan tertulis dari Polda NTT. Sehingga ia akan menindaklanjuti terutama dari usulan yang ada. 

Abraham Liyanto lalu menyinggung tentang tahapan pilkada yang Polda NTT juga ikut membantu di dalamnya. Anggaran, kata dia, memang menjadi persoalan dari penyelenggara yang berimplikasi ke pihak kepolisian selaku pengamanan. 

"Ini akan kami sampaikan ketika kami rapat kerja dengan Pak Kapolri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan," ujar dia. 

Dia meminta kepolisian agar melakukan upaya pengamanan sehingga tahapan pilkada yang mulai berlangsung Agustus 2024 itu, paling tidak dari sisi pengamanan bisa berjalan aman dan lancar. 

Abraham Liyanto juga menyampaikan ke Polda NTT tentang beberapa daerah yang masih belum memiliki anggaran pilkada. Sebab, hal itu turut memberi imbas ke sektor pengamanan yang diberikan kepolisian. 

Abraham Liyanto berharap agar kualitas personel tetap dijaga. Bahkan dengan daerah kepulauan ini perlu mendapat perhatian. Ia ingin agar NTT mendapat perhatian lebih optimal terutama dalam pelaksanaan pengamanan di pilkada ini. 

"Justru kita harus dikasih plus, dengan daerah yang sulit ini," kata dia. 

Abraham Liyanto berharap agar anggaran dari APBN yang ada paling tidak ikut memberi keadilan bagi semua pihak, termasuk kesejahteraan bagi para personel Polri terutama di jajaran Polda NTT. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS