Demokrat Dorong Heru Jadi Gubernur DKI Jakarta, Mujiyono: Tinggal Satu Langkah Lagi

POS-KUPANG.COM – Saat ini Partai Demokrat sedang mendorong Heru Budi Hartono untuk diusung menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Jika ini diterima, berarti tinggal satu langkah lagi Heru akan menjadi Gubernur DKI Jakarta, naik kelas dari sebelumnya sebagai penjabat gubernur.

Untuk diketahui, Heru merupakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan yang saat itu telah selesai mengemban tugas tersebut pada tahun 2022.

Saat ini Heru Budi Hartono masih berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia bertugas di Kementerian Sekretariat Presiden. Ia mendapat amanah tambahan menjadi Pj Gubernur dari langsung dari Presiden Jokowi.

Kepada awak media, Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono mengatakan, bahwa pemimpin Jakarta ke depan harus memiliki dua prinsip dasar.

Pertama, hapuskan polarisasi. Kedua, tidak boleh ada fenomena bahwa pemimpin DKI Jakarta akan berlaga di pilpres, karena konsentrasinya nggak gak akan fokus melayani warga Jakarta.

“Kalau ditanya yang fokus siapa itu yang kelihatan sekarang adalah Pj Gubernur Heru,” kata Mujiyono yang dikutip pada Senin 1 Juli 2024.

Mujiyono menerangkan bahwa pihaknya mengusulkan Heru agar berani mengambil keputusan untuk menjadi Bacagub Jakarta.

Menurut Mujiyono, hal ini merupakan dari bagian penjajakan partai terhadap orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur Jakarta.

“(Nama Heru) itu kan bagian dari usulan. Gubernur nya nanti yang ini (Heru Budi Hartono), Wakil Gubernur nya nanti yang ini (Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon) kan bisa aja. Jadi penjajakan akan kami lakukan," tutur Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

Menurut Mujiyono, nama Heru masuk radar Partai Demokrat karena ada unsur Jawa.

Dia menilai, penduduk Jakarta lebih didominasi suku Jawa, sehingga berpotensi untuk memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Selain itu, selama ini Heru juga menjadi birokrat yang berorientasi kepada hasil.

Bahkan, Heru jarang memamerkan prestasinya kepada publik lewat media.

 “Selow saja dia, padahal banyak banget prestasinya, salah satunya tingkat inflasi DKI Jakarta yang jauh lebih rendah dibanding nasional. Nggak ada yang tahu kan? jadi banyak saya punya sederet prestasi beliau yang tidak siar,” jelasnya.

Mujiyono tak menampik, Heru memang kerap dikritik netizen di media sosial atas kebijakannya yang dianggap berseberangan dengan Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Namun, Demokrat Jakarta siap pasang badan untuk menghalau para netizen yang menyerang Heru di media sosial.

“Nah itu dia, artinya kekuatan di medsosnya kurang. Kalau kekuatan medsos serahkan ke Demokrat, jagoannya bos. Kami punya tim siber, kami punya tim medsos, kami bisa menutup kekurangan beliau,” terangnya.

Sementara itu di lingkungan internal, Demokrat Jakarta juga meramu nama-nama orang yang bisa diusung menjadi Bacagub Jakarta.

Salah satunya Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

Mujiyono tak menampik nama Jansen memang tidak begitu populer di masyarakat Jakarta.

Meski demikian, Jansen dianggap bisa mewakili kelompok minoritas misalnya suku Batak Kristen.

“Jansen juga punya karakter sendiri, sekali lagi dia minoritas kan? sekarang saya tanya batak kristen kemungkinan ke beliau kan? nah itu yang harus dipikirkan juga. Jadi mewakili kelompok minoritas,” tuturnya.

Tidak hanya itu, di media sosial nama Jansen juga cukup populer.

Tidak hanya di Twitter, tapi di media sosial lainnya di Instagram dan sebagainya.

"Dia (Jansen) punya kekuatan medsosnya bagus, Pj Heru punya birokrat yang tulen, jadi bisa dikombinasikan. Ya kalau sama-sama Jawa (sosok Cagub dan Cawagub), nanti (istilahnya) pakai sepatu kanan doang bos, sehingga harus yang lain,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat Jakarta menginginkan adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah setempat berdarah Jawa.

Kombinasi antara Jawa dengan suku asli Jakarta, yakni Betawi dianggap bisa menjadi kekuatan untuk memimpin Jakarta ke depan.

Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiyono menepis paradigma ini menjadi sesuatu hal yang rasis di masyarakat.

Dia menegaskan, untuk merebut kekuasaan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, dan diawali dengan pemetaan sebelum mengambil keputusan.

Kata dia, publik juga mengetahui bahwa Jakarta merupakan kota global, dan terdapat kemajemukan latar belakang orang di dalamnya.

Termasuk adanya suku asli Jakarta yakni Betawi.

“Kalau untuk kemajuan Jakarta suku-suku lain adalah kekuatan, dan kebetulan kalau kita lihat peta demokrasi berdasarkan suku, untuk warga DKI Jakarta kalau sukunya Jawa itu lebih kurang 35 persen sekian dan terbesar itu,” ucap Mujiyono yang dikutip pada Senin (1/7/2024).

“Kan politik itu muaranya kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan hal-hal seperti itu harus dilakukan. Bukan rasis sekali lagi, bukan politik identitas sekali lagi tapi mapingnya seperti itu,” lanjut Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: MENGEJUTKAN! Kaesang Unggul di Jawa Tengah, Elektabilitasnya Kalahkan Dedengkot PDIP

Mujiyono memandang, jika terdapat dukungan dari suku Jawa dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta justru bisa menjadi keuntungan bagi yang mengusungnya.

Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan jika tak ada kombinasi suku Jawa dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

“Sayang banget kalau gubernur atau calon Wakil Gubernur yang ada tidak ada kombinasi Jawa nya, karena suku Jawa bisa jadi silent majority yang tanpa dikomando, tapi begitu oh sama-sama orang Jawa nah itu bisa, bisa. Wah orang Jawa ini coblos, tidak nanya lagi visi misi dan seterusnya. Sekali lagi tanpa mengesampingkan suku-suku lainnya,” paparnya. (*/faf/tribunnews.com) 

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS