Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas PNS Capai Rp 39,26 Miliar

Menurutnya poin pertanyaan terkait Rp10,57 miliar perjalanan dinas harus segera dijelaskan kepada publik apakah sudah dikembalikan ke kas negara.

"Kita sebagai mitra dari penyelenggara pemilu terkhusus untuk KPU, kembali saya mengingatkan penyimpangan belanja perjalanan dinas yang belum dijawab," kata Rezka.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan perihal anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp10 miliar lebih itu telah dilaporkan dan dikembalikan ke kas negara.

Baca juga: BPK Tindak Tegas Auditor Peras Kementan Rp 12 Miliar

Hasyim menjelaskan nilai yang menjadi temuan BPK karena prosesnya tidak simple sehingga perlu diruntut.

“Misalkan sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak digunakan berapa, kemudian setelah diadministrasikan akan disetorkan ke kas negara," ucapnya.

"Jadi pada dasarnya, sesungguhnya temuan BPK tentang sisa anggaran dinas yang Rp10 miliar itu sudah disetor KPU ke kas negara atau sudah dikembalikan," imbuhnya.

Masalah Korupsi Merebak

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan perjalan dinas pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 39 miliar.

Dia menilai penyimpangan perjalanan dinas ini termasuk praktik korupsi.

"Saya tidak habis mengerti mengapa di era reformasi ini semakin lebih menggila ya dari zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, kata Mahfud Md, praktik korupsi boleh dikatakan dalam tanda kutip hanya ada di lembaga eksekutif saja tapi sekarang sudah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif," kata Anwar Abbas.

Wakil Ketua Umum MUI ini menyebutkan masalah korupsi di Tanah Air benar-benar sudah sangat memprihatinkan.

Dia pun teringat oleh kata-kata almarhum Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, seorang ekonom Indonesia sekaligus ayah presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Beliau (Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo) mengatakan ada 30 persen dana APBN yang bocor. Coba saja bayangkan jika kita sebagai bangsa bisa menutup kebocoran tersebut, berarti kita untuk saat ini bisa menyelamatkan dana APBN sekitar Rp 1.000 triliun," ucap Anwar.

"Saya hanya berharap mudah-mudahan anak beliau yang sudah berstatus sebagai presiden terpilih akan bisa menghilangkan kerisauan dan kesedihan bapak beliau sendiri," tambahnya.

Untuk itu, Anwar berharap pemerintahan Prabowo nanti lebih bersikap keras kepada para koruptor.