Plan Indonesia Nilai Pemkab Lembata Belum Bisa Edukasi Rabies, Karhutla dan ASF

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Pemerintah Kabupaten Lembata, NTT, dinilai belum menyentuh aspek edukasi berkaitan dengan pencegahan bencana yang kerap melanda wilayah itu, seperti rabies, kebakaran lahan dan hutan (karhutla), dan African Swine Faver (ASF) atau demam babi Afrika.

Manager Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) Program Implementasi Area (PIA) Lembata, Erlina Dangu, mengatakan, pemerintah belum sepenuhnya menyentuh ke akar rumput dalam urusan edukasi seputar kebencanaan dan upaya mitigasi serta pencegahannya.

"Padahal untuk edukasi sebenarnya itu murah sekali," kata Erlina saat menghadiri rapat koordinasi lintas sektor di ruang rapat Bupati Lembata, Lewoleba, Selasa, 04 Juni 2024.

Erlina Dangu yang harir dalam rapat untuk membahas masalah kondisi luar biasa (KLB) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan Rabies menekankan pentingnya pemerintah membangun koordinasi dengan elemen masyarakat termasuk gereja dan masjid.

Hal itu untuk mengoptimalkan ruang-ruang pertemuan langsung dengan masyarakat untuk sosialisasi terkait karhutla.

Sebagai contoh, jelasnya, beberapa waktu lalu Plan Indonesia berkolaborasi dengan BPBD Lembata memberikan edukasi bagi masayarat di Komunitas Basis Gereja (KBG) tentang pengetahuan seputar siaga bencana.

"Masyarakat bahagia sekali. Kenapa orang tidak datang bertemu dengan kami untuk berbicara hal-hal yang begini? Dan sebenarnya itu murah sekali. Kirim surat, omong di ketua KBG, bapa mama hari ini bisa datang jam 4 sore, kami datang bawa isu ini untuk bicara. Dan orang sangat bahagia," ungkapnya.

Menurut Erlina, selama ini semua imbauan yang diterbitkan pemerintah melalui surat dan pengeras suara tidak sampai ke masyarakat dalam hal ini keluarga.

Dia menyimpulkan, lintas sektor yang selama ini terus melakukan pertemuan bersama untuk persoalan yang sama, belum bersama-sama menjalankan upaya-upaya edukasi secara serius.

Rapat ini dihadiri beberapa kepala OPD teknis lingkup Pemkab Lembata, para camat dan perwakilan lembaga non pemerintah.

Baca juga: Polres Lembata Tangkap Tersangka Perdagangan Orang

Beberapa rencana aksi diantaranya penetapan posko utama rabies dan karhutla di kantor BPBD Kabupaten Lembata.

Sementara itu, pos Dinas Kesehatan untuk vaksinasi manusia, Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan sebagai pos vaksinasi hewan piaraan, dan sembilan kecamatan sebagai rantai komando ke desa-desa.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Handris Koban menejelaskan, di tingkat desa ada tim relawan kebakaran sesuai dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2023.

"Jadi untuk edukasi itu merupakan sebuah proses yang harus dilakukan (dalam upaya pencegahan terjadinya bencana). Ada langkah (taktis) secara langsung, tapi juga harus dilakukan edukasi," kata Handris.

Handris menjelaskan upaya-upaya edukasi yang perlu dilakukan ini berdampak pada kesadaran bersama masyarakat tentang pencegahan, bahaya dan upaya meminimalisir resiko sebuah bencana.

"Ini kan masyarakat menghadapi hewan ternak yang dipiara ini untuk hidup dan penghidupan mereka. Maka edukasi juga sangat penting bagi masyarakat," katanya. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS