Pemkab Ende Gelontorkan Dana APBD Rp 1,7 Miliar untuk Rakor Jaket Bung Karno

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Pemerintah Kabupaten Ende menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1.785.308.400 yang bersumber dari DAU specific grant pada APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2024 untuk menggelar Rakor Jaket Bung Karno yang dihadiri 21 kabupaten/kota tapak sejarah Bung Karno, 31 Mei - 1 Juni 2024 di Kota Ende. 

Informasi ini diperoleh dari Sekertaris Dinas PK Kabupaten Ende, Vinsen Wonggo, Selasa, 4 Juni 2024.

Dikatakan Vinsen, anggaran tersebut bersumber dari DAU specific grant pada APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2024 yang sudah ditentukan penggunaannya.

Ketua Panitia Rakor Jaket Bung Karno, Kanisius Poto kepada POS-KUPANG.COM, Senin, 3 Juni 2024 usai acara pelantikan Plh Sekda Ende di Kantor Bupati Ende juga membenarkan anggaran pelaksanaan Rakor Bung Jaket Bung Karno bersumber dari DAU specific grant pada APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2024. 

"Iya betul itu dana grant spesifik dia ada di dinas pendidikan, saya tidak tahu angkanya karena saya hanya sebagai ketua pelaksana saya tidak tahu, soal pengaturan keuangan itu ada di dinas, ini dana DAU spesifik grant, memang ada ruang untuk itu dan dana inikan sudah disetujui DPRD untuk penggunaannya," jelas Kanis Poto. 

Anggaran sebesar Rp 1.785.308.400 itu, jelas Kanis Poto, digunakan untuk pembiayaan selama kegiatan Rakor Jaket Bung Karno sepert sewa kursi, sewa tenda dan item pembiayaan lainnya.

Sedangkan biaya transportasi dan akomodasi peserta, lanjut dia ditanggung oleh peserta dari 21 kabupaten/kota masing-masing. 

"Kita hanya menyiapkan untuk kepentingan pelaksanaan itu saja, itu angkanya bisa miliaran rupiah," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ende itu.

Sebelumnya diberitakan, hasil Rakor Bung Karno di Kabupaten Ende yang diikuti 22 kabupaten/kota tapak sejarah Bung Karno menghasilkan AD/ART dan beberapa keputusan salah satunya menempatkan Kabupaten Ende sebagai wakil Forum Jaket Bung Karno sedangkan posisi ketua dipercayakan kepada Kota Blitar, Jawa Timur periode 2024-2029. 

"Hasil rakor itu ada materi AD/ART termasuk dengan program kerja dan pengurus dan langkah selanjutnya akan disampaikan ke Kemenkumham untuk mendapatkan legalisasinya, untuk ketuanya itu dari Blitar wakilnya Ende dan sekretarisnya Kota Surabaya untuk periode 2024-2029," kata Kanisius Poto.

Baca juga: Setelah PAN, Stef Tani Temu Peroleh Rekomendasi DPP Hanura Maju Pilkada Ende 2024

Dalam rakor tersebut, kata dia, juga dibahas terkait perjuangan Pemkab Ende untuk mendapatkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengakuan Ende sebagai kota rahimnya Pancasila.

Informasi ini sekaligus meralat berita sebelumnya yakni perjuangan Pemkab Ende untuk mendapatkan Keppres sebagai kota lahirnya Pancasila. 

"Salah satunya itu nanti setelah ada legalisasi dari Kemenkumham, Pemkab Ende sudah berwenang untuk mengusulkan kepada Presiden tentang kedudukan kota ini, Ende inikan sama seperti Kota Blitar, Surabaya dan lainnya sekarang tergantung kita kesiapan kita menuju penetapan Ende sebagai kota rahimnya Pancasila," ujar Kanis Poto.

Secara keseluruhan, kepentingan untuk Pemkab Ende dari Rakor Jaket Bung Karno, lanjut Kanis yakni berpedoman pada gagasan dan ide dari Bung Karno untuk Tri Sakti, wawasan kebangsaan, peningkatan ekonomi serta pelestarian budaya termasuk aset-aset peninggalan Bung Karno di Kabupaten Ende termasuk situs-situs yang dilupakan akan kembali dilestarikan. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS