Lipsus - Stok Vaksin Rabies di NTT Habis

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Peternakan atau Disnak NTT rutin melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menanggulangi kasus rabies. Saat ini stok vaksin di dinas sudah habis.

Kepala Bidang Keswan Disnak NTT, drh. Melky Angsar M.Sc  memastikan, pihaknya telah menyebarkan bahan edukasi di 1.855 titik di gereja, sekolah, kantor desa berupa poster dan leaflet pada Pulau Timor. Tujuannya, memberi informasi apa yang harus dilakukan ketika terkena gigitan HPR.

Dia berharap masyarakat ikut peduli melakukan vaksinasi terhadap HPR seperti anjing. Langkah lainnya, melakukan vaksinasi terhadap HPR yang ada. “Disnak NTT telah mendistribusikan vaksin ke beberapa daerah,” kata Melky, Rabu (29/5). 

Baca juga: Lipsus -  Muncul Dugaan Kasus Rabies di Kota Kupang, Pemkot Turunkan Tim Terpadu

Melky mengatakan, jumlah vaksin yang terbatas menjadi salah kendala belum maksimalnya penanganan rabies di NTT. Disnak NTT harus membagi vaksin yang ada untuk semua daerah di NTT dan beberapa daerah, sudah melakukan pengadaan vaksin sendiri. 

Saat ini disnak sedang mengajukan permohonan tambahan bantuan vaksin ke pemerintah pusat dan Australia. 

"Memang kita harapkan setiap kabupaten/kota untuk bisa menganggarkan beli vaksin. Karena kalau kita mau mengharapkan bantuan luar, ya butuh waktu," kata dia. 

Melky mengatakan, saat ini stok vaksin di Provinsi sudah tidak ada karena telah disalurkan semua ke daerah di Pulau Flores hingga Lembata maupun di Pulau Timor. 

"Membantu tidak bisa seluruhnya kita penuhi sampai 100 persen kebutuhan. Provinsi harus membagi diri untuk 22 kabupaten/ kota. Harusnya mereka juga menyiapkan," katanya. 

Pemda bisa menggunakan anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga (BTT). Semua daerah memiliki dana itu. Untuk penggunaan bisa didahulukan dengan penetapan status KLB rabies. 

"Dasar itu saja sudah bisa menggunakan BTT itu untuk bencana. Bisa bencana alam, non alam," kata Melky. 

Ke depan, akan didorong agar pengadaan vaksin menggunakan dana desa. Setiap desa mengalokasikan Rp 15 juta untuk penanggulangan rabies lewat pengadaan vaksin maupun operasional petugas lapangan. 

“Kerja kolaboratif  agar pencegahan maupun penanggulangan rabies bisa diwujudkan. TTU beli vaksin pakai dana BTT. Tapi belum semua kabupaten, kita tidak bisa paksa, hanya mengimbau," katanya. 

Kendala lain, adalah operasional petugas lapangan yang harus datang ke rumah warga untuk melakukan suntik HPR dengan jarak yang  jauh dan sistem pemeliharaan anjing yang dilepas liarkan.

“Dia cerita, petugas harus mengejar HPR untuk disuntik. Belum lagi, petugas mendapat resiko terkena gigitan HPR.Ooperasional agar membantu petugas lapangan,” katanya. 

Saat ini BNPB membantu operasional untuk petugas vaksinator dengan bantuan sebesar Rp 1,5 miliar. Kemungkinan pekan depan dana bantuan itu bisa dicairkan oleh BPBD Provinsi NTT untuk disalurkan ke semua petugas lapangan.