Anies Didorong Lagi Jadi Gubernur, PSI Singgung Catatan Sejarah Tak Ada yang 2 Periode

Pernah Tangani Konflik Etnis

Di sisi lain, DPW PSI DKI Jakarta telah membuka penjaringan untuk posisi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sejalan dengan visi dan misi PSI.

Dari proses penjaringan itu, baru ada satu orang yang berkasnya lengkap dan memenuhi syarat, yakni Marsekal Muda TNI (Purn) Achmad Sajili.

Ketua Desk Pilkada Jakarta PSI, Justin Adrian Untayana mengatakan, anti korupsi dan anti intoleransi merupakan syarat utama jika ingin diusung oleh PSI sebagai kepala daerah.

Baca juga: Mantan KASAD Cocok Jadi Gubernur DKI Jakarta. Noel: Dudung Figur Berpengalaman

Justin menilai bahwa Sajili juga memiliki pengalaman dalam penanganan konflik etnis, bencana alam dan sebagainya.

"Bapak Sajili ini ada pengalaman penanganan konflik etnis juga, kita membutuhkan pemimpin yang menjujung tinggi plurarisme, selain itu juga transparansi anggaran dan pembangunan dengan efisiensi anggaran itu sendiri," kata Justin pada Rabu 29 Mei 2024.

Lalu, Justin menyoroti pengelolaan anggaran di Jakarta oleh gubernur definitif sebelumnya.

PSI menemukan anggaran yang tidak efisiensi, sebagai contoh alokasi pengadaan lem aibon senilai Rp 80 miliar, namun belakangan angkanya diralat oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Itu baru satu dari 26.000 pos belanja DKI Jakarta per tahun, bagaimana yang lain? Saya kira kita butuh tokoh yang progresif dan saya kira sebagai putra Betawi, Bapak Sajili terpanggil karena DKI Jakarta sebenarnya punya anggaran besar sekitar Rp 80-an triliun per tahun, untuk lima tahun terakhir berarti sekitar Rp 400-an triliun" jelas Justin.

Menurut Justin, sebetulnya ada beberapa orang lagi yang mendaftar sebagai Bacagub Jakarta via PSI.

Namun, persyaratan dokumen yang paling lengkap, hanya disodorkan oleh Marsekal Muda TNI (Purn) Achmad Sajili.

"Ya ini masih tahap awal, kami masih membuka Desk Pilkada DKI Jakarta sampai akhir Juli, jadi kami masih buka kesempatan untuk mendaftar lain juga," ujar Justin.

"Semua kami kaji mendalam, tidak menutup kemungkinan seperti legislatif, kami ada pemanggilan dan presentasi mendalam dengan pihak ketiga juga. Nanti kami putuskan setelah Juli dari semua pendaftar," terang anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Demi memperkuat pencalonan, kata Justin, PSI akan membuka diri untuk berkoalisi.

Justin menyadari, PSI tidak memenuhi syarat formal untuk pencalonan kepala daerah sendiri, yakni 22 kursi di DPRD, karena PSI hanya memperoleh delapan kursi saja.