Berita NTT
Kanwil Kemenkumham NTT Raih Apresiasi Tinggi dari Tim Evaluator dalam Pembangunan Zona Integritas
pembentukan Pos Bantuan Hukum di Lapas/Rutan untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi warga binaan Pemasyarakatan (WBP).
Penulis: Irfan Hoi | Editor: Rosalina Woso
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI memberikan apresiasi tinggi kepada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT) atas komitmen dan inovasinya dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Evaluasi dilakukan pada Kamis, 9 Mei 2024 di Aula Kanwil NTT.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone, serta jajaran pimpinan dan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI.
Marciana Jone memaparkan enam area perubahan yang telah dilakukan, termasuk Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Marciana menekankan pentingnya disiplin dan integritas sebagai budaya kerja yang dibangun di Kanwil tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan seluruh pegawai dalam apel pagi dan sore secara rutin, serta memberikan penghargaan bagi yang memiliki kehadiran 100 persen dalam apel tersebut.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTT dan Disperindag NTT Fasilitas Pendaftaran Merek untuk Kelompok UMKM di Sikka
Di sisi teknologi, Kanwil Kemenkumham NTT terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Meskipun tidak semuanya berbasis digital, upaya ini dilakukan agar pelayanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah 3T (Terisolir, Tertinggal, Terluar).
Selain itu, Kanwil ini juga aktif dalam pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dengan melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, perbankan, dan Dekranasda.
Program unggulan lainnya adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum di Lapas/Rutan untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi warga binaan Pemasyarakatan (WBP).
Pengawasan juga dilakukan secara ketat, bukan hanya di tingkat Kanwil, tetapi juga pada 26 satuan kerja/UPT yang berada di bawahnya. Hal ini termasuk pengendalian gratifikasi dalam pengurusan Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat napi di Lapas/Rutan.
Program unggulan Kanwil Kemenkumham NTT mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Salah satunya adalah aplikasi Bidkum Reborn yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan budaya literasi, terutama dalam layanan perpustakaan hukum di Kantor Wilayah.
Tim Evaluator dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, yang terdiri dari Qolbin Salim, Agung Natanael, Raden Bagus Wasito Utomo, dan Aziz Pilar Syefiaji, memberikan pujian atas semangat dan komitmen Kanwil beserta seluruh tim dalam membangun ZI.
Tim melihat bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT telah memiliki komitmen yang sama untuk melakukan reformasi birokrasi melalui pembangunan ZI. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.