Wawancara Eksklusif - Fahri Hamzah: PKS Sebaiknya Tidak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Pak Prabowo presiden terpilih kita ini adalah pribadi yang unik dan juga manusia sejarah yang dilahirkan secara unik. Seperempat abad yang lalu, dia keluar dari institusi militer dengan segala macam kontroversinya pada saat Indonesia dalam transisi dan juga dunia sedang dalam konflik geopolitik atau krisis lah paling tidak kita katakan krisis karena waktu itu adalah krisis moneter.

Beliau keluar lalu kemudian selama seperempat abad itu beliau berbisnis dan mencoba kembali dalam politik. Seperempat abad kemudian dia terpilih persis pada saat ada konflik geopolitik dan ada krisis baru di dunia ini setelah covid yang akan berefek pada krisis-krisis lainnya Perang Rusia, Ukraina belum selesai sekarang ini ada perang Iran dan Israel.

Ada kemungkinan orang membaca terjadinya perang dunia ketiga, artinya Prabowo adalah pribadi yang unik lahir secara unik dan sekarang dia kembali memimpin kita dalam situasi yang juga unik sehingga keinginan besar beliau untuk menyatukan bangsa ini yang sudah diungkapkan dalam kampanye beliau berkali-kali adalah satu ikhtiar yang menurut saya persis dan tepat waktunya dan harus kita dukung secara bersama-sama karena memang dunia tidak sedang baik-baik saja dan kita memerlukan satu ikhtiar kuat untuk mengikat dan merawat elit kita supaya tidak menjadi pemicu ketegangan dan konflik bangsa.

Jadi bentuk-bentuknya presidential club atau dulu pernah beliau katakan kantor untuk para presiden karena tidak ada istilah mantan dari presiden itu yang saya kira diantara ikhtiar untuk menyatukan elit Indonesia sehingga yang anda sebut tadi safari beliau ke kelompok-kelompok, ke partai dan sebagainya itu adalah dalam rangka itu.

Saya kira nomor satu kita harus hargai tetapi memang ada akar dari kecemasan kita tentang konflik elit yaitu bahwa konflik elit kita ini berakar dari sistem politik yang harus kita perbaiki terlalu liberal, kemudian medium daripada konfliknya dan persaingannya itu terlalu melebar mengikuti atau meliputi juga aspek-aspek yang non-rasional, soal pribadi, ketersinggungan, tidak tahu berterima kasih, pengkhianatan dan sebagainya.

Sebenarnya ini adalah medium-medium konflik yang tidak perlu ada dalam politik kita apabila kita mau dan berani mendesain satu sistem politik yang hanya memfasilitasi pertengkaran gagasan saja tidak harus melebar kemana-mana. Soal keluarga dan lain-lain lah yang sekarang ini menurut saya menyebabkan muncul ketegangan diantara elit kita itu sebenarnya yang tidak berdasar nah, saya kira dengan ide presidential club yang dikatakan itu ya dalam rangka di ujungnya, di hilirnya, kita pegang ini dulu.

Wahai para mantan presiden, anda ini sudah tidak selaiknya ikut dalam kompetisi pertengkaran yang sangat hangat politik praktis begitu ya mari menjadi negarawan bersatu untuk bergabung, menyatukan bangsa seperti yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi lain di seluruh dunia mereka selalu punya tempat yang khusus bagi para mantan presiden itu agar mereka menjadi negarawan yang menyatukan bangsanya.

Idenya kita terima, tapi itu tidak cukup kita harus melacak ada soal lain yang harus kita bereskan itu akar daripada munculnya konflik elit yang berlebihan di tempat kita itu bang.

Faktanya memang ada masalah di komunikasi politik antara presiden terdahulu kita yang masih ada nah kira-kira Pak Prabowo bisa gak itu menyelesaikan?

Itu tadi, kalau kita lacak ya komunikasi yang salah paham ya katakanlah sekarang nih, dari yang paling ujung yang masih hidup ya karena setelah Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, ini 4 sudah meninggalkan kita tinggal Ibu Mega, iya kan? Ibu Mega ada salah paham dengan banyak presiden setelahnya dengan Pak SBY, karena Pak SBY dianggap mencalonkan diri tanpa izin dan sebagainya lalu kemudian, sedikit tadinya ada masalah antara Pak SBY dengan Pak Jokowi juga tapi Alhamdulillah ini sudah clear begitu ya.

Lalu kemudian antara Ibu Mega sekarang dengan Pak Jokowi ada sedikit masalah tapi lagi-lagi, ini adalah karena kita tidak mendesain sistem perpolitikan yang menjamin agar soal-soal pribadi itu tidak ada misalnya soal pencalonan presiden, tidak boleh lagi pencalonan presiden itu dianggap privilege pencalonan presiden itu adalah hak, sebab dalam negara demokrasi dipilih dan memilih itu adalah hak.

Jadi jangan kemudian ada orang karena dicalonkan dia bilang ah gak tau berterima kasih, gak bisa begitu karena sistemnya itu tidak mengatakan itu, sistem mengatakan yang namanya dipilih dan memilih itu adalah hak setiap warga negara, jadi nah yang begini-begini itu nanti mesti kita letakkan itu sehingga kita mulai dari apa yang dilakukan Pak Prabowo.

Saya kira tidak ada orang lain yang bisa berbuat itu karena dia lah yang menjadi presiden, dia lah yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia 96,2 juta lebih rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo tentu dengan wibawa itu, beliau akan sukses mengajak, memohon kepada semua elite ya tidak saja mantan presiden sebenarnya, tapi yang lain-lainnya ayo sekarang kita bersatu, dunia tidak senang baik-baik saja dan karena itulah, bagaimana cara kita mengikat persatuan kita ini agar di bawah itu nanti juga kalau ada kompetisi, kompetisinya itu bermutu gitu tidak seperti yang kita lihat kadang-kadang kompetisinya itu keluar dari nalar, keluar dari logika tapi masuk ke soal-soal emosional dan primordial gitu lah.

Kira-kira Bang Fahri, presidential klub ini sebenarnya bentuk dan fungsinya kira-kira yang bagus gimana sih? Ngapain gitu, setelah ngumpul-ngumpul ngapain gitu? Apakah seperti di Amerika Serikat nanti presiden yang berkuasa itu kemudian memutus untuk urusan A, urusan B atau gimana ya?

Kalau dalam negara parlementer, karena kita ini demokrasi presidensial dalam negara parlementer, kepala pemerintahan itu dijabat oleh perdana menteri kalau dalam negara, kemudian kepala negara itu dijabat oleh raja atau seseorang yang dipilih secara khusus biasanya secara bergiliran mewakili etnisitas dan lain-lainnya untuk menjadi kepala negara jadi ada kepala pemerintahan dan kepala negara katakanlah negara kita yang terdekat yang sistemnya parlementer, Malaysia dan Singapura.