Penanganan Bencana di Ende, Vinsen Sangu Minta Pemkab Jalankan Perencanaan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE - Pemerintah Kabupaten Ende diminta melakukan evaluasi kritis terhadap fakta dan dinamika ancaman bencana yang terus menghampiri dan semakin rutin terjadi di Kabupaten Ende. 

Fakta saat ini, telah terjadi pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem melanda dunia, menyebabkan meningkatnya ancaman bencana dan terjadinya bencana alam. 

Khusus untuk Kabupaten Ende memiliki beragam jenis ancaman bencana baik ancaman bencana yang disebabkan oleh alam, manusia maupun ancaman bencana sosial.

Hal itu ditegaskan Vinsen Sangu, anggota DPRD Ende dari fraksi PDI Perjuangan, Senin, 6 Mei 2024.  

Dikatakan Vinsen Sangu, dalam menangani bencana, semua elemen masyarakat di Kabupaten Ende terutama pemerintahan daerah perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

Dikatakan Vinsen, dalam konteks pengurangan risiko bencana, bencana itu terjadi apabila ancaman bencana dan tingkat kerentanan yang dimiliki lebih besar dari pada kapasitas yang dipunyai pemerintah dan masyarakat,

"Karena itu, secara khusus terhadap peristiwa bencana alam yang terjadi, saya menghimbau kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi kritis terutama terhadap perencanaan dan penganggaran daerah pada sektor upaya pengurangan risiko bencana," tegas Vinsen Sangu.

Lanjut Vinsen, sejumlah perencanaan penting dan serius yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah perencanaan pengurangan risiko bencana daerah, rencana aksi daerah terhadap pengurangan risiko bencana, rencana penanggulangan kebencanaan hingga perencanaan tata kota yang ramah terhadap ancaman bencana. 

Baca juga: Bersihkan Material Longsor, BPBD Ende Kekurangan Alat Berat

Terhadap perencanaan yang telah ada, kata dia, memerintah didesak untuk segera menjalankannya secara konsisten bukan hanya menjadikan dokumen perencanaan itu sebagai pelengkap persyaratan administratif kepemerintahan semata.

"Selanjutnya, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia untuk semua level, baik pemerintah, stakeholders maupun masyarakat umum," 

Menurut dia, tanpa memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang kuat seperti penanganan kedaruratan, upaya pelestarian lingkungan yang ramah terhadap pengurangan risiko bencana, hingga upaya mitigasi bencana secara baik, maka korban bencana akan bisa dikendalikan apabila terjadi ancaman bencana. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS