KUR 2024 di Jambi Tembus Rp 1 Triliun, Bagaimana dengan NTT?

Sedangkan penyaluran terbesar secara spasial, lanjut dia, ada di wilayah Kota Kupang dengan total nilai Rp 49,93 miliar.

Sedangkan sektor yang mendapat porsi penyaluran terbesar, adalah sektor perdagangan besar dan eceran 56,3 persen dari total penyaluran sampai Februari 2024.

Hal tersebut sesuai data penyaluran dana KUR 2024 di Provinsi NTT berdasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi  NTT atau DJPb NTT sampai bulan Februari 2024.

Secara persentasi, penyaluran dana KUR 2024 di Provinsi NTT mengalami peningkatan 1.657 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, jumlah dana KUR yang tersalurkan kepada 257 debitur hanya sebesar Rp 25,83 miliar.

"Dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran KUR 2024 pada periode yang sama meningkat 1.657 persen, karena perubahan regulasi pada tahun 2023 yang menyebabkan rendahnya penyaluran," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo, Jumat 29 Maret 2024.

DJPb NTT mencatat total penyaluran KUR 2024 hingga Februari 2024 sebanyak Rp 454,05 miliar untuk 10.308 debitur.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu KUR yang tersalurkan hanya kepada 257 debitur dan total penyaluran Rp 25,83 miliar.

Jumlah penyaluran yang terpantau rendah pada tahun 2023 itu disebabkan oleh perubahan ketentuan besaran bunga pinjaman KUR yang berdampak pada keterlambatan penyaluran oleh bank, karena memerlukan penyesuaian ketentuan.

Untuk pemanfaatan KUR yang lebih optimal, Catur terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran KUR 2024 pada sektor produktif potensial di Provinsi NTT.

Baca juga: Bank BRI Teratas Salurkan Dana KUR 2024, Supari: Kami Pasti Capai Target

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Subsidi Dana KUR 2024 Rp 46 Triliun

Dengan demikian, manfaat dari KUR 2024 bisa berdampak lebih signifikan bagi ekonomi daerah sehingga bisa bertumbuh lebih cepat.

Selain itu, perlunya optimalisasi peran pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru, lalu melakukan pengawasan evaluasi dan pemberdayaan calon debitur.

"Sehingga memudahkan perbankan melakukan penilaian terhadap calon debitur," ujarnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS