Pemprov NTT Akui Kekurangan PNS dan PPPK

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengakui kekurangan pegawai, baik PNS maupun PPPK.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setda NTT Yos Rasi total pegawai ASN, PPPK dan honorer dilingkup Pemprov NTT sebanyak 21 ribu lebih. Rinciannya 12 ribu PNS, 3.113 PPPK dan 5.600 non ASN atau honorer. 

Di sisi lain angka pensiunan selama empat tahun terakhir berkisar di angka 2 ribu lebih. Tahun 2023 ada 501 ASN dan 2024 ada 502 ASN yang pensiun. 

"Kalau kita kurangi 2 ribu (yang pensiun) itu maka kita masih banyak kekurangan," kata dia,  Senin 29 April 2024.

Di sisi lain, Pemprov NTT mendapat kuota CPNS dan PPPK tahun 2024 sebanyak 12 ribu lebih. Belasan ribu itu merupakan persetujuan prinsip yang sebelumnya sudah diusulkan oleh Pemprov NTT ke KemenPAN-RB. 

Yos Rasi mengatakan, total ada 43 OPD dengan 60-an UPT dan cabang dinas. Badan Pendapatan dan Aset Daerah menjadi paling banyak kebutuhan pegawai. Terutama untuk pekerjaan pungutan pajak. 

Terdapat tiga seksi yakni penagihan, pengawasan dan tata usaha pada satu UPT. Jika diasumsikan tiap seksi dibutuhkan 9 pegawai maka sudah ada lebih dari 20-an pegawai untuk satu UPT. Dengan UPT, cabang dinas hingga OPD yang ada maka kebutuhan cukup pegawai banyak. 

"Kebutuhan pegawai cukup banyak. Memang keluhan sekarang itu kurangnya tenaga penagih. Kita kesulitan," ujarnya. 

Yos Rasi menyakini jumlah kuota yang ada memang belum mencukupi. Namun dia bersyukur dengan alokasi belasan ribu CPNS dan PPPK. Apalagi, jumlah ini menjadi paling terbesar di NTT sepanjang proses perekrutan pegawai berlangsung. 

Baca juga: Pemprov NTT Dapat Kuota 12.489 CPNS - PPPK

"Kita dapat 1000 saja sudah (sebelum-sebelumnya itu). Tahun 2021 itu cuman 119, tidak banyak. 1998 itu 500 (itu paling banyak terakhir)," ujarnya. 

Dia berharap agar KemenPAN-RB menyetujui jumlah alokasi ini. Sebab, saat ini KemenPAN-RB meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pengisian data pendukung untuk disesuaikan di tingkat pemerintah pusat, termasuk melihat kondisi keuangan bersama Kementerian Keuangan. 

Mantan Kepala Dinas Sosial NTT itu meminta pegawai non ASN juga bisa menyiapkan diri. Dia mengaku kesiapan para calon peserta harus benar dilakukan sejak saat ini. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS