Inflasi NTT 2025 Masih Terkendali

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tari Rahmaniar Ismail

POS-KUPANG.COM, KUPANG — Tren inflasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025 dinilai masih berada pada level yang wajar. 

Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi Undana Andri Paulus Loe mengingatkan, tekanan dari sisi suplai terutama pada komoditas pangan dan energi perlu diantisipasi menjelang akhir tahun.

“Secara umum inflasi di NTT pada 2025 ini masih terkendali dan belum menunjukkan lonjakan yang besar. Tetapi ancaman dari sisi supply khususnya pangan dan energi—tetap harus diwaspadai,” ujar Andri, Selasa (25/11). 

Menurutnya, kondisi ekonomi nasional yang relatif stabil pasca pemilu turut membantu menjaga fluktuasi harga.

Namun proyeksi inflasi 2026 disebut sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan sikap moneter Bank Indonesia, khususnya terkait suku bunga.

Andri menilai langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengalokasikan sekitar Rp12 triliun ke lima bank nasional BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI dapat memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ini kebijakan yang sangat membantu. Likuiditas meningkat dan itu berpengaruh pada perputaran ekonomi,” ujarnya.

Di sisi lain, kestabilan harga komoditas global, terutama minyak bumi, menjadi faktor krusial. Masyarakat NTT yang masih banyak menggunakan minyak tanah disebut sangat rentan terhadap kenaikan harga energi.

Baca juga: Tekan Inflasi, Pemkab Ngada Gencar Gelar Operasi Pasar Murah

“Kalau harga minyak naik, sudah pasti seluruh bahan pangan ikut naik. Itu hubungan yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Andri menambahkan, akhir tahun selalu menjadi periode sensitif karena permintaan meningkat, sementara cadangan pangan daerah sering kali belum memadai.

Mengenai UMP NTT 2025–2026, Andri menilai upah minimum saat ini masih jauh dari standar living wage, terutama karena dominasi pekerja sektor informal.

“UMP kita masih jauh dari living wage. Rumus penghitungan UMP nasional itu konservatif dan hanya menjadi safety net agar pekerja formal tidak jatuh dalam kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Mayoritas pekerja di NTT—sekitar 60 persen—bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja serabutan. Pendapatan mereka tidak menentu dan tidak terlindungi standar upah formal.

“Dengan biaya logistik dan perumahan yang cukup tinggi, UMP saat ini hanya mampu menutupi kebutuhan dasar paling minimal. Komponen pangan bergizi, pendidikan, hingga tabungan keluarga belum tercakup,” ungkapnya.