Bupati Manggarai Herybertus Nabit Pecat Ratusan Nakes, IAKMI NTT Sebut Sebuah Kekeliruan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bupati Manggarai, NTT, Herybertus Nabit memecat ratusan tenaga kesehatan atau Nakes.

Kebijakan Bupati Manggarai itu mendapat tanggapan keras dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi NTT  ( IAKMI) NTT ). 

Sekretaris IAKMI NTT Vinsen Belawa Lemaking mengatakan keputusan Bupati Manggari untuk tidak memperpanjang kontrak kerja adalah hal yang wajar. Sebab itu merupakan kewenangannya.

"Namun dengan alasan karena demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah sebuah kekeliruan. Ini menggambarkan kecerdasan emosional seorang pemimpin," kata dia, Sabtu 13 April 2024. 

Baca juga: Soal Nasib Tenaga Kesehatan Dirumahkan, Kadis Hermopan: Kalau Sesuai Aturan Bisa Berhenti Semua 

Menurut pengajar Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang itu, apa yang disampaikan tenaga kesehatan adalah hal yang wajar juga. Aspirasi itu perlu diapresiasi karena disampaikan berdasarkan fakta yang ada. 

Harusnya Bupati Herybertus Nabit bangga dengan nyali nakes yang memberitahu salah satu masalah ini. Komunikasi yang baik antara Bupati dan para nakes merupakan jalan keluar paling cocok. 

"Bupati harusnya bangga bahwa ada tenaga Kesehatan yang punya nyali seperti ini. Tinggal dikomunikasikan secara baik, panggil mereka atau para dalangnya dan diskusi dengan mereka," ujarnya. 

Vinsen Lemaking menilai, Bupati atau Pemkab Manggarai tidak akan sulit mencari pengganti para nakes yang dipecat. Apalagi masih banyak tenaga kesehatan di daerah itu yang belum bekerja. Akan tetapi imbas yang timbul sangat panjang. 

"300 orang ini akan menjadi batu sandungan bagi pembangunan dan secara politik kesehatan ini sangat mengganggu," katanya. 

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, 8 Partai di Timor Tengah Selatan Deklarasikan Koalisi Perubahan

Efek lainnya bisa jadi semua tenaga kesehatan lainnya tidak mau melamar karena kekuatan korps (PPNI, IBI, IAI, IAKMI dan lainnya) sangat kuat. Masyarakat akan menjadi korban daur ini semua.

Di samping itu, pelayanan di fasilitas kesehatan akan tersendat karena kebanyakan yang berperan aktif di daerah adalah para tenaga honor daerah. 

Vinsen Lemaking menyebut militansi nakes, terutama honorer sangat teruji di lapangan dan menjadi motor penggerak bagi yang lain. 

Oleh sebab itu, Bupati harus melakukan konsolidasi, saling mendengarkan dan memaafkan. Para tenaga Kesehatan juga harus bisa memahami kondisi keuangan daerah dan berbagai hal lainnya. 

"Ini saatnya untuk bergerak maju meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya," kata dia. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi pemecatan ratusan nakes di Kabupaten Manggarai, NTT. 

Politisi Golkar itu menyebut persoalan itu tengah dicarikan jalan keluar agar kembali bekerja pada sejumlah instansi kesehatan di Kabupaten Manggarai. 

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, 8 Partai di Timor Tengah Selatan Deklarasikan Koalisi Perubahan

"Terkait dengan permasalahan yang terjadi di teman-teman nakes di Manggarai, tentu lagi dicarikan solusi agar teman-teman nakes juga bisa kembali bekerja," kata Melki Laka Lena, Sabtu 13 April 2024. 

Menurut Melki Laka Lena, komunikasi dengan para pihak di Pemda, Bupati dan Kadis, terus dan sedang dilakukan. Ia berharap ada solusi agar nakes bisa kembali diperbantukan di sektor kesehatan. 

Informasi yang dia peroleh, diperlukan musyawarah bersama mengurai masalah itu. Dialog konstruktif menjadi penting dilakukan agar persoalan itu bisa diselesaikan dan tidak tetap mengakomodasi kepentingan kedua pihak. 

"Kita berharap nanti, masing-masing pihak bisa bergerak ke tengah untuk mencari solusi agar para nakes ini bisa kembali bekerja dan itu disesuaikan dengan catatan dari Pemda yang perlu diperhatikan oleh teman-teman nakes," kata ketua DPD Golkar NTT ini. 

"Tapi prinsipnya, para nakes ini bisa kembali bekerja dan membantu melayani masyarakat di Manggarai. Kemenkes RI juga sudah memberi atensi. Kemenkes RI sedang mencari cara agar ini semua bisa di selesaikan dengan baik," tambah Melki Laka Lena. 

Diketahui, Bupati Manggarai Herybertus Nabit memecat 249 nakes buntut dari demo yang dilakukan ratusan nakes itu beberapa waktu lalu. Hery Nabit tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) untuk tahun 2024. 

Demo yang dilakukan para nakes itu meminta agar Pemkab Manggarai memperpanjang SPK dan kenaikan upah serta tambahan penghasilan (tamsil). 

Tuntutan lainnya saat demo 12 Februari dan 6 Maret 2024, di kantor Bupati dan DPRD Manggarai, para nakes meminta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. (fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS