Di Dili, Masa Depan Indonesia Berarti Mencoba Melupakan Masa Lalu Timor Leste – Analisis

Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi telah menelepon Prabowo, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia, untuk mengucapkan selamat kepadanya, dan bahwa mantan jenderal tersebut berencana mengunjungi Timor Leste sebelum pelantikannya pada 20 Oktober.

Perdana Menteri Xanana Gusmao, mantan pemimpin gerilya yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara Indonesia, juga senang dengan berita tersebut, kata Ramos Horta.

“Presiden terpilih Prabowo akan memberikan banyak kontribusi, pertama untuk Indonesia, menjaga stabilitas dan kemakmuran di Indonesia, dan kemudian di kawasan, serta memperkuat hubungan dengan Timor Leste,” katanya, seraya menambahkan bahwa Prabowo memiliki “banyak teman” di pemerintahan negaranya, termasuk saudaranya sendiri, Arsenio.

Ketika ditanya tentang catatan hak asasi manusia Prabowo di Timor Leste, Ramos-Horta berkata, “Itu sudah lewat. Ini sudah hampir tiga dekade, dan kami tidak memikirkan masa lalu.”

Prabowo adalah tokoh kunci dalam operasi militer yang menumpas perlawanan Timor Timur.

Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional (ANTI), sebuah koalisi yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, penyintas, dan keluarga korban, mengatakan bahwa laporan-laporan telah melibatkan Prabowo dalam pembantaian tahun 1983 di Kraras.

Beberapa perkiraan mengatakan bahwa 200 orang terbunuh di sana, sehingga daerah tersebut mendapat julukan “kota para janda”.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada bulan November, aliansi tersebut mengatakan bahwa sebagai panglima pasukan khusus TNI, Prabowo telah mengarahkan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia yang parah, termasuk pembentukan milisi pro-Indonesia yang disalahkan atas kekerasan pasca-referendum di tahun 2018. 1999.

Selain itu, Prabowo juga terkait dengan pembantaian tahun 1991 di pemakaman Santa Cruz di Dili, yang menewaskan sekitar 250 demonstran damai, kata aliansi tersebut.

Pada tahun 1998, Prabowo diberhentikan dari militer setelah dewan kehormatan memutuskan dia bersalah atas beberapa pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi selama protes mahasiswa tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya diktator Indonesia, Suharto.

Prabowo, 72 tahun, membantah melakukan kesalahan dan mengatakan dia hanya mengikuti perintah atasannya. Dia belum pernah diadili di pengadilan sipil atas tuduhan kejahatannya.

Tim kampanye presiden Prabowo mengatakan bahwa para saksi, termasuk tokoh agama di Timor-Leste, telah menyangkal hubungannya dengan pembunuhan Krakas.

Bagi banyak orang Timor, kenangan akan pendudukan Indonesia sulit untuk dihapuskan.

Naldo Rei, 50, mantan pejuang gerilya anak yang berulang kali dipenjara selama periode tersebut, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan catatan hak asasi manusia yang dimiliki Prabowo.

“Meskipun saya tidak ingin ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, namun jika menyangkut masalah hak asasi manusia, Prabowo memiliki rekam jejak yang sangat menyedihkan,” kata Rei kepada BenarNews, dengan sikapnya yang lembut dan lembut yang memungkiri perlawanannya selama bertahun-tahun.