Di Depan Sidang Sengketa Pilpres, Airlangga Beberkan Sasaran Bansos

POS-KUPANG.COM – Airlangga Hartarto membeberkan secara transparan sasaran dari bantuan sosial yang dilakukan pemerintah pada awal tahun 2024. Bansos tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari kerentanan akibat El Nino. Hal lainnya, adalah membentengi rakyat miskin dari gangguan rantai pasok global, dan melemahnya daya beli masyarakat. 

Hal itu diungkapkan Airlangga Hartarto ketika memberikan keterangan dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat 5 Maret 2024.

Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI atau Menko RI yang dipanggil hakim MK untuk didengarkan keterangannya dalam kasus sengketa Pilpres 2024 yang kini sedang disidangkan di Gedung MK.

Selain Airlangga Hartarto, turut dipanggil juga Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK.

Dalam sidang Jumat 5 April 2024, Airlangga Hartarto memberikan keterangan setelah Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangannnya dalam sidang tersebut.

Dikatakannya, bahwa program bantuan sosial alias bansos yang belakangan ini diributkan oleh elit politik merupakan upaya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino. 

Selain itu, katanya, bantuan sosial itu juga untuk membendung gangguan rantai pasok global, dan melorotnya daya beli masyarakat. 

"Tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar pada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun," kata Airlangga. 

Kemudian Airlangga juga menyampaikan, kalau bantuan ini disalurkan melalui Badan Pangan Nasional. 

Lanjut Airlangga, untuk bantuan langsung tunai El Nino, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah menggelontorkan dana 200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM terealisasi 7,5 triliun.  

Baca juga: Wapres Harap Sidang Sengketa Pilpres 2024 Hadirkan Keputusan Terbaik untuk Indonesia

Lalu, Airlangga pun menegaskan, program perlindungan sosial ini adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan serta mempertahankan kehidupan dan penghidupan. 

Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi.

"Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023, 2024 risiko dari pada El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan," ujar Airlangga. 

Selain itu Airlangga menambahkan,  penetapan program pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN.

Kemudian, pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI serta melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.