Banjir dan Longsor Sumatera Barat, Suharyanto Minta Pemda Prioritaskan Kebutuhan Dasar Korban

POS-KUPANG.COM, PADANG - Daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat diminta memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat saat masa tanggap darurat bencana. Pendataan terhadap infrastruktur yang rusak juga perlu disegerakan agar perbaikan bisa segera dilakukan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) TNI Suharyanto menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumbar dan perwakilan lima daerah yang menetapkan masa tanggap darurat atau siaga darurat bencana banjir dan longsor.

”Kemarin masih ada informasi masyarakat yang kekurangan makan. Ini jangan sampai terjadi. Segala macam cara harus bisa ditempuh. Kebutuhan dasar masyarakat harus terpenuhi,” kata Suharyanto.

Hujan deras sejak Kamis (7/3/2024) sore memicu banjir dan longsor di Sumbar pada Jumat (8/3/2024). Bencana tersebut terjadi di 12 wilayah, yakni Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Sejauh ini Provinsi Sumbar dan lima daerah, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah menetapkan masa tanggap darurat atau siaga darurat bencana.

”Harus segera dikerjakan, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama masa tanggap darurat, masyarakat akan terlalu lama mendapat pelayanan dan penanganan dalam kondisi darurat. Kalau ditetapkan satu minggu dua minggu, ya, segera,” ujar Suharyanto.

Menurut Suharyanto, masih ada kampung di Pesisir Selatan yang terisolasi akibat banjir atau longsor. Ia meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengerahkan alat berat untuk membuka jalan. BNPB akan membantu dari sisi anggaran.

Suharyanto juga meminta pemda segera menyelesaikan pendataan dan pelaporan terkait infrastruktur yang rusak. Dengan demikian, upaya perbaikan bisa segera dilakukan selepas masa tanggap darurat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, BNPB juga menyerahkan dana siap pakai dengan jumlah total Rp 1,75 miliar kepada Pemprov Sumbar dan lima daerah terdampak serta instansi terkait. Selain itu, juga ada bantuan dukungan logistik dan peralatan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat selama dua pekan. Selama masa itu, pemda fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. ”Kami sudah mendirikan dapur-dapur umum melalui dinas sosial,” ujarnya.

Mahyeldi juga membenarkan rencana relokasi 100 rumah Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan. Saat ini petugas sedang melakukan pendataan di lapangan.

Permukiman terdampak bencana di lokasi itu mesti direlokasi karena berada di pinggir sungai. ”Makanya kalau masih dibangun di daerah itu, nanti berisiko lagi,” ujarnya.

Baca juga: Dilanda Banjir, Akses Jalan Lima Desa di Flores Timur Lumpuh

Mahyeldi menambahkan, akses jalan yang sempat terputus di Pesisir Selatan kini sudah bisa diakses. ”Alhamdulillah, BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) telah berhasil membuka semuanya sehingga saat ini sudah bisa dilalui kembali dengan lancar,” katanya.

Banjir dan longsor yang terjadi di Sumbar juga memakan korban jiwa. Hingga Senin (11/3/2024) malam, jumlah korban meninggal sebanyak 26 orang, sedangkan enam orang lainnya masih dicari. Dari 26 korban jiwa, sebanyak 23 korban ditemukan di Pesisir Selatan dan tiga korban lainnya di Padang Pariaman.

Sementara itu, data BNPB pada Minggu (10/3/2024) menyebutkan, banjir dan longsor di Sumbar menyebabkan 871 rumah rusak berat, 139 rusak sedang, dan 593 rusak ringan.