Sekjen 3 Parpol Pengusung Anies-Muhaimin Segera Bertemu, Prakarsai Hak Angket Tanpa PDIP

POS-KUPANG.COM – Pasca Ganjar Pranowo diobok-obok oleh Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan kasus gratifikasi bernilai miliaran rupiah dari Bank Jateng, kini tiga partai pengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar tampil sebagai pendekar demokrasi.

Dalam waktu dekat, tiga sekjen dari parpol pengusung Anies-Muhaimin, yakni Sekjen Partai NasDem, Sekjen PKS dan Sekjen PKB, dijadwalkan akan segera bertemu untuk membicarakan langkah-langkah hukum terkait kecurangan Pemilu 2024.

Saat ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang mempertimbangkan untuk segera mengambil alih memprakarsai hak angket kecurangan Pemilu 2024 tanpa PDI Perjuangan.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Ia mengungkapkan itu menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebutkan bahwa ia sudah membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024.

Dikatakannya, sejak awal Koalisi Perubahan untuk Persatuan ingin berjalan dengan PDIP ketika pertama kali Ganjar mengungkapkan keinginannya untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu. 

Akan tetapi, lanjut Hermawi Taslim, usulan hak angket yang digulirkan kubu paslon 03 tersebut terkesan jalan di tempat. Usulan tersebut lebih banyak dinamika politiknya daripada langkah konkrit. 

"Sejak awal ide itu digulirkan, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitungan kami hal itu akan gol, tapi ternyata cukup banyak dinamika, sehingga terkesan agak lama," ujar Hermawi saat dikonfirmasi, Senin 11 Maret 2024.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya pun memutuskan untuk mengumpulkan kembali para sekjen koalisi perubahan dalam waktu dekat ini. Besar kemungkinan, tiga sekjen ini akan bertemu Jumat pekan ini. “Kita akan cari solusi sembari buka bersama (bukber) puasa,” ujarnya.

Baca juga: Jika Gagal Jadi Presiden, Anies Baswedan Digadang-gadang Maju ke Pilkada DKI Jakarta

Koalisi Perubahan, lanjut dia, akan mengambil sikap jika nantinya koalisi paslon nomor urut 03, masih tetap jalan di tempat. Salah satu langkah yang diambil, adalah koalisi perubahan akan memprakarsai langsung hak angket tersebut.

"Salah satu alternatif yang saya pikirkan adalah kami 01 akan memprakarsai pengusulan angket karena hanya butuh 25 TTD (tanda tangan) dan 2 fraksi," katanya.

Pihaknya akan mengajak PDIP untuk ikut voting saat pengambilan keputusan soal hak angket pada rapat paripurna DPR RI. Dengan cara ini, ia berharap hak angket kecurangan Pemilu 2024 tak lagi jalan di tempat.

"Jadi nanti kami bersatu kembali dengan PDIP saat voting di paripurna. Ini hanya strategi untuk mempercepat pengguliran angket. Esensinya tetap bersatu padu dengan PDIP dalam semangat restorasi menuju pemilu bersih, jurdil dan bermartabat," pungkasnya.

Adapun calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya mengatakan dirinya telah memegang dan membaca lebih dari 75 halaman naskah akademik hak angket Pilpres 2024.

"Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan," kata Mahfud usai olahraga pagi di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 8 Maret 2024.

Ia mengatakan di dalam naskah akademik tersebut sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan menandatangani dokumen tersebut. Mahfud mengatakan saat ini proses pengajuan hak angket sudah pada level koordinasi teknis.