Berita Lembata

Bertemu Lembaga Non Pemerintah, BPBD Lembata Ingatkan Potensi Bahaya Rawan Pangan Akibat Kekeringan

Kepala BPBD Kabupaten Lembata Andris Koban memimpin rapat dengan lembaga non pemerintah membahas antisipasi masalah kekeringan dan kebakaran

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Ricko Wawo
BAHAS KEKERINGAN - Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata Andris Koban memimpin rapat koordinasi dengan lembaga non pemerintah untuk membahas antisipasi masalah kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ruang kerjanya, Senin, 26 Februari 2024. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA -Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata Andris Koban memimpin rapat koordinasi dengan lembaga non pemerintah untuk membahas antisipasi masalah kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ruang kerjanya, Senin, 26 Februari 2024.

Rapat tersebut membahas isu-isu seputar kekeringan, kerawanan pangan dan karhutla sebelum digelar rapat koordinasi di tingkat pemerintah kabupaten Lembata.

Andris menyebutkan curah hujan rendah menimbulkan kekeringan yang cukup panjang. Banyak petani mengeluhkan gagal tumbuh untuk tanaman jagung.

Sesuai data dari dinas pertanian kabupaten, setidaknya 2704,45 hektare lahan jagung rusak akibat kekeringan (musim tanam 2023/2024). Kondisi ini justru bisa menjurus ke bahaya rawan pangan masyarakat.

“Curah hujan musim ini masuk di kategori kekeringan metereologis, akibatnya kekeringan agronomis (gagal tumbuh). Data dari dinas pertanian merujuk ke gagal tumbuh. Lalu ada kekeringan hidrologis akibat suplai air permukaan yang kurang sehingga tanaman pangan tidak bisa tumbuh baik,” kata Andris.

Kondisi rawan pangan terjadi secara global termasuk di Indonesia. Setidaknya 43 negara di dunia sudah menekan tombol alarm rawan pangan. Terhadap hal ini, Andris menyatakan,

“Jadi siapa mau bantu siapa karena semua negara alami rawan pangan,” katanya.

Baca juga: BPBD Lembata Sebut Ada Ancaman Banjir di Enam Kecamatan

Kekeringan, menurutnya, akan berakibat fatal pada kebakaran hutan dan lahan seperti yang biasa terjadi setiap tahun di Lembata.

Pihaknya mengundang lembaga non pemerintah seperti Yayasan Plan Internasional, LSM Barakat, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dan Gempita untuk membahas komitmen supaya tahun ini tidak ada lagi kebakaran lahan dan hutan.

“Kita identifikasikan kekuatan LSM di desa-desa. Kita mau kolaborasi dengan semua unsur supaya jangan ada kebakaran baru kita gelar rakor. Informasi dan edukasi jangan tunggu kebakaran dulu. Tapi mulai sekarang harus masif disebarkan,” pesannya. (*)

Berita Lembata Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved