Hasil Pilpres 2024: Jokowi Pertahankan Pengaruh Politiknya dengan Prabowo Sebagai Presiden

Tantangan langsung bagi Prabowo dan Gibran, 36 tahun, adalah menangkis tuduhan kecurangan pemilu dan pertanyaan tentang legitimasi hasil pemilu yang dilakukan oleh pesaing mereka.

Meskipun siaran televisi dan media sosial dibanjiri dengan ucapan selamat dari para pendukung Prabowo, terdapat juga banyak cemoohan di tengah tuduhan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para pengkritiknya.

Para analis melihat kubu yang kalah menantang hasil penghitungan cepat di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa minggu mendatang, menyoroti apa yang mereka anggap sebagai praktik tidak adil yang membantu mengamankan dukungan bagi pasangan yang menang, seperti distribusi bantuan sosial pemerintah, termasuk barang-barang penting oleh Pak Widodo saat berkampanye.

Tak lama setelah beberapa jajak pendapat hitung cepat dipublikasikan, tim kampanye Anies dan Ganjar mengklaim memiliki bukti kecurangan pemilu.

Surya Tjandra, juru bicara tim kampanye Anies Baswedan, mengatakan,  “Kami dapat mengatakan bahwa harapan untuk perubahan jelas ada di Indonesia, namun hal ini tidak tercermin (dalam hasil pemungutan suara) karena telah terjadi distorsi, seperti penggunaan aparat negara untuk mengarahkan suara untuk Pak Prabowo, politisasi bantuan sosial dan penggunaan intimidasi.”

Yoes Kenawas, seorang peneliti di Universitas Katolik Atma Jaya, mengatakan, “Ada kemungkinan besar bahwa kandidat yang kalah akan mencoba mempertanyakan validitas kemenangan tersebut, mempertanyakan tindakan masif, terstruktur dan sistematis yang mereka yakini dapat menguntungkan Prabowo.”

Mereka mungkin akan mendorong diskualifikasi pasangan tersebut jika kecurigaan mereka terbukti oleh pengadilan, namun jika terbukti sebaliknya, mereka akan menerima hasilnya dan mengakui kekalahan, kata Yoes.

Ia menambahkan, “Pak Ganjar dan Pak Anies adalah orang-orang rasional yang tidak akan menggerakkan massa untuk melakukan tindakan inkonstitusional yang melanggar hukum.”

Setelah badai mereda, Prabowo juga harus melakukan rekonsiliasi dengan negara yang terpolarisasi karena perbedaan pendapat dan pilihan kandidat, kata para analis.

Meskipun para analis memuji Presiden Joko Widodo karena telah meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan sosial dalam negeri dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, mereka juga menuduhnya mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penegakan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pada bulan Oktober 2023 bahwa persyaratan usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden Indonesia tidak berlaku bagi siapa pun yang menjadi kepala daerah terpilih, sehingga memungkinkan Gibran, yang merupakan Walikota Solo, untuk ikut serta dalam pemilu.

Ketua Mahkamah Agung, yang merupakan paman Gibran, kemudian dicopot oleh MKMK karena gagal mengundurkan diri dan melakukan perubahan pada menit-menit terakhir terhadap persyaratan pencalonan pemilu. 

Dalam beberapa minggu terakhir, para aktivis demokrasi, mahasiswa dan dosen telah mengungkapkan kemarahan mereka atas apa yang mereka anggap memperburuk standar demokrasi, memunculkan isu-isu praktik tidak etis, korup, dan nepotisme di negara tersebut.

Baca juga: Prabowo-Gibran Unggul di TPS Khusus 901 Lapas Kelas III Baa Rote Ndao

Dr Ambang Priyonggo, seorang analis politik dari Universitas Multimedia Nusantara, mengatakan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo sangat mendukung non-elitisme, mendukung pemerintah dan mewakili masyarakat umum.

“Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, kemungkinan besar Prabowo akan mencoba menerapkan pemerintahan yang lebih terpusat. Dia akan berusaha merangkul semua pihak dengan tujuan menghilangkan oposisi, menggunakan nasionalisme sebagai pengait untuk membujuk para elit agar bernegosiasi demi kepentingan rakyat,” ujarnya kepada ST.

Dia menambahkan, “Ini adalah caranya untuk secara halus mengkooptasi lawan-lawan politiknya sehingga tidak ada kekuatan lain yang menjadi dominan.”

(straitstimes.com)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS