Lipsus - Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Minta Pers Tetap Kritis

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake mengharapkan agar pers tetap independen, objektif dan kritis dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kominfo NTT, Frederik Koenunu dalam kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT yang bertajuk "Peran Pers Menjaga Netralitas dalam Pemilu 2024 di NTT" yang berlangsung di Kantor PWI NTT di Jalan Veteran Fatululi Kota Kupang, Selasa (6/1).

Diskusi public ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional ( HPN ) tahun 2024 dan HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Baca juga: Pemerintah Provinsi Apresiasi Rangkaian Agenda HPN 2024 dan HUT PWI di NTT

Selain diskusi publik tersebut, pada hari yang sama PWI NTT juga menggelar kegiatan donor darah yang melibatkan sejumlah mitra antara lain Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, Kepala Bulog NTT, Himawan Nugraha, anggota TNI dari Lantamal VII Kupang, Lanud El Tari Kupang, Korem 161 Wira Sakti Kupang, , Polda NTT dan wartawan/I anggota PWI NTT.

Ayodhia menyampaikan, sebagai pilar keempat demokrasi, Pers memiliki peran strategis karena pers tidak hanya memberikan informasi dan hiburan tapi terutama untuk mengawal jalannya proses pemerintahan dan pembangunan serta menjadi corong aspirasi masyarakat.

"Untuk dapat menjalankan perannya tersebut, pers diharapkan tetap independen, objektif dan kritis," kata Ayodhia.

Dikatakan, pers yang mandiri diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. "Pada tanggal 14 Februari nanti, kita akan melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif. Saat ini kita sedang memasuki hari-hari terakhir masa kampanye. Dinamika politik akan semakin meningkat," ungkapnya

Menurutnya, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, berita dan konten-konten yang dikategorikan hoax dapat dianggap sebagai kebenaran serta berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dalam situasi seperti ini, pers diharapkan dapat menampilkan jati dirinya sebagai pembawa informasi yang faktual, objektif serta netral atau bebas dari kepentingan kelompok tertentu,” harapnya.

Ayodhia mengatakan, Pers juga diharapkan untuk dapat menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan politik yang mencerahkan dan mendorong partisipasi masyarakat secara optimal dalam pemilihan umum.

"Saya menyambut positif dan memberikan apresiasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menginisiasi Diskusi Publik hari ini," ungkapnya.

Seraya menambahkan, insan pers di Provinsi NTT diharapkan dapat bersikap lebih bijak dan arif dalam menyikapi masalah-masalah sosial, politik, kemasyarakatan di Tanah Air dalam situasi menjelang pemilihan umum ini.

Selain itu, lanjutnya, Pers NTT diharapkan tidak turut serta menyebarkan berita dan konten-konten yang sifatnya hoaks dan dapat mengadu domba masyarakat NTT. "Semoga melalui diskusi ini, kita semua khususnya para insan pers memiliki komitmen dan tekad yang sama untuk mensukseskan pemilihan umum 2024 di Provinsi NTT sehingga berlangsung secara aman dan damai," harapnya.

Diskusi publik yang digelar PWI NTT tersebut menghadirkan empat narasumber yaitu Komisioner KPU NTT, Yosafat Koli, Komisioner Bawaslu NTT, Amdun Muh. Darnan, Ketua PWI NTT, Hilarius F Jahang dan Pengamat Komunikasi Undana Abner Raya.

Turut hadir, Asisten 3 Kota Kupang, Yanuar Dally, Perwakilan dari Bank Indonesia, Ferry C Ndolu, Pemimpin Redaksi (Pemred) Pos Kupang, Dion DB Putra, Pemred Victory News (VN), Stevy Johanes, Kabiro Antara NTT, Bernadus Tokan, Ketua IJTI NTT, Stefanus Dile Payong, Ketua SMSI NTT, Benny Jahang, Ketua JMSI NTT, Robert Enok, sejumlah awak media, PC. PMII Cabang Kupang, BEM dari Unwira Kupang, OSIS SMA Negeri 2 Kupang, OSIS SMA Negeri 3 Kupang OSIS SMAK Giovanni Kupang, OSIS SMA Mercusuar Kupang.

Ketua PWI NTT, Hilarius F. Jahang mengatakan, peringatan HPN 2024 ini bertepatan dengan hajatan pesta demokrasi di Indonesia. Karena itu, pada HPN 2024 ini PWI mengusung tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa".

Menurut Ferry, tema tersebut begitu urgen melihat kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia di mana akan terjadi transisi kepemimpinan nasional dengan dilaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

“Kita berharap proses transisi ini berjalan dengan aman tanpa harus mengorbankan dan merusak kebersamaan sebagai bangsa,” kata wartawan senior itu.

Dia menyebut, perbedaan dalam kampanye pemilu yang begitu tajam harus dapat berakhir saat terpilihnya putra terbaik bangsa ini untuk lima tahun ke depan. Karena itu, dalam kondisi yang semakin memanas sebagaimana terlihat bertebaran di media sosial, pers diharapkan tidak turut memanas-manasi situasi tetapi tetap berpijak di atas fakta dan menjunjung tinggi independensi.

Ia berharap melalui tema yang diangkat dalam diskusi publik kali ini bisa menjadi hal baik untuk disebarluaskan untuk menjernihkan informasi-informasi  hoax di media sosial. Karena itu, kata dia, pihaknya melibatkan para siswa sekolah menengah atas sebagai golongan pemilih pemula.

"Mereka ini adalah pemilih pemula dan sangat sesuai dengan narasumber kita hari ini dari KPU, Bawaslu, akademisi juga sehingga bisa memberikan wawasan yang luas dan tepat mengenai proses pemilihan nanti yang akan berlangsung nanti," ujar Ferry.

Distribusi Logistik

Dalam diskusi public tersebut,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh logistik Pemilihan Umum 2024 sudah didistribusikan ke 22 kabupaten/kota di provinsi setempat dan semuanya sudah lengkap.

"Logistik pemilu sudah didistribusikan semua dan saat ini laporan terakhir semuanya sudah lengkap," kata anggota KPU Provinsi NTT Yosafat Koli.

Dia mengakui kemungkinan masih ada KPU yang mengalami kekurangan logistik (kecuali surat suara), namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena bisa meminta bantuan distribusi dari daerah terdekat.

"Jika memang masih ada yang kurang, kami akan koordinasikan dengan KPU lain yang kelebihan agar bisa membantu mendistribusikan ke KPU yang kekurangan," ujar dia.

Namun, jika kekurangan logistik itu berupa surat suara daerah pemilihan khusus kabupaten maka kekurangan itu harus dimintakan dari penyedia surat suara.

Yosafat pun memastikan untuk pendistribusian logistik pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS), KPU sudah bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, seperti TNI dan Polri untuk membantu pengiriman ke pulau-pulau dan daerah terpencil.

"Kita sudah berkoordinasi dengan TNI yang punya kapal untuk distribusi ke pulau-pulau. Mereka sudah siapkan semua," ujarnya.

Untuk distribusi logistik ke TPS ke daerah terpencil dan sulit diakses dilakukan pada tiga hari sebelum atau H-3 pemungutan suara. Sedangkan untuk logistik wilayah kota, distribusinya dilakukan sehari jelang pencoblosan.

"Kami senang sekali karena sejumlah persiapan sudah 90 persen, tinggal penuhi yang lain saja," tambahnya.

Sementara Komisioner Bawaslu NTT, Amrunur  Muh. Darnan mengatakan, pihaknya sudah siap melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024 ini dengan berkolaborasi dengan berbagai elemen lain di NTT termasuk pers.

Menjawab pertanyaan seorang pemilih pemula yang menanyakan terkait penertiban alat peraga kampanye, Amrunur mengatakan, pihaknya selalu bekerja sama dengan Satpol PP dalam menertibakan alat peraga kampanye yang dipasang diberbagai tempat di NTT.

“Sudah ada ketentuannya dalam memasang alat peraga kampanye seperti tidak boleh dipasang depan sekolah, tidak dipaku di pohon. Jika melihat APK seperti itu kami akan tertibkan bekerjasama dengan Satpol PP,” ujarnya

Sementara Pengamat Komunikasi Undana Abner Raya lebih berharap pers berperan independen sebab jika netralitas yang digunakan pers maka kemungkinan terpengaruh kepentingan bisnis pemilik media sangat besar. Apalagi dengan adanya pemilik media yang juga ikut dalam kontestasi demokrasi. Kondisi tersebut cukup sulit bagi seorang wartawan untuk independen. (cr20/ian)

Donor Darah

Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional tahun 2024 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-78, PWI NTT menggelar donor darah.

Kegiatan aksi sosial itu melibatkan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, Kepala Bulog NTT, Himawan Nugraha, personel dari Lantamal VII Kupang, Lanud El Tari Kupang, Korem 161/Wira Sakti, Polda NTT, Perum Bulog NTT, Pemerintah Kota Kupang, Pemprov NTT, Wakil Bupati Kupang, wartawan  dan mahasiswa. Kegiatan ini bekerja sama dengan PMI NTT yang berlangsung di Kantor PMI NTT, Selasa (6/2).

Ketua panitia, Kornelis Kaha menyampaikan kegiatan donor darah menargetkan 75 kantong darah, namun yang didapatkan hanya 44 kantong darah dengan rincian golongan darah A sebanyak 6 kantong, golongan darah B sebanyak 16 kantong, golongan darah sebanyak O 18 kantong dan golongan darah AB sebanyak 4 kantong.

"Donor darah yang kami lakukan ini merupakan upaya PWI NTT untuk membantu saudara-saudara atau masyarakat yang membutuhkan darah," ungkapnya.

Kornelis menyebut, kegiatan donor darah tersebut merupakan satu dari empat kegiatan yang digelar PWI NTT dalam memperingati Hari Pers Nasional dan HUT ke-78 PWI.

"Kami ingin menunjukkan bahwa wartawan itu tugasnya tidak hanya meliput dan memberitakan sesuatu peristiwa, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan aksi sosial yang juga bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Atas nama PWI NTT, Kornelis menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang sudah terlibat dalam donor darah tersebut.

Salah satu pendonor dari TNI Lanud El Tari, Sukirman menyampaikan, dirinya telah melakukan donor darah sebanyak 4 (empat) kali. Dia pun mengimbau masyarakat untuk jangan takut melakukan donor darah.

"Jangan pernah takut untuk donor darah demi kemanusiaan. Satu tetes darah sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan," ungkapnya. (cr20)

Ikuti Liputan Khusus POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS