Jelang Hari Pencoblosan Pemilu 2024, Richard Riwoe Ajak Masyarakat NTT Cerdas Memilih

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Calon legislatif (Caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan NTT 2, Johanis Richard Riwoe, S.H.,  S.T., M.A., M.H., M.A., mengajak masyarakat provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk cerdas dalam menentukan pilihan saat pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari mendatang. 

Hal ini menjadi perhatian Richard lantaran banyak caleg yang meraup suara di NTT tetapi pada akhirnya tidak menyumbang sedikitpun untuk pendapatan asli daerah (PAD) NTT setelah mereka terpilih sebagai wakil rakyat karena mereka bukan penduduk NTT yang membayar pajak di NTT. 

Berikut cuplikan wawancara eksklusif Richard Riwoe bersama host jurnalis Pos Kupang, Ryan Nong dalam Podcast Pos Kupang, Jumat, 09/02/2024. 

Baca juga: NTT Memilih, KPU Kota Kupang Jelaskan Perihal Biaya Hingga Kelengkapan TPS 

Persiapan anda sebagai seorang calon legislatif sampai detik ini seperti apa? 

Kalau persiapan bagi saya maksimal dan cukup memuaskan dan seperti yang saya katakan sebelumnya kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil dan saya berharap di pemilu nanti tanggal 14 Februari, saya maju sebagai caleg DPR RI dari PDIP nomor urut 5, saya berharap bisa keluar sebagai pemenang. 

Di Undang-Undang Pemilu tahun 2022 sampai dengan hari ini masih digunakan, ambang batas parlemen untuk legislatif masih empat persen. Anda sebagai kader PDIP sekaligus Caleg melihat di NTT ambang batas ini bisa dicapai untuk kontribusi ke nasional? 

Jadi parlemen Threshold itu kan batas ambang minimal untuk partai politik khusus DPR RI empat persen, itu di pasal 414 kalau tidak salah, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah sejak kami dulu di UGM, kita bikin legal drafting untuk pemilu 2008 kalau tidak salah, kita menentukan batas ambangnya itu masih 2.5 persen. 

Itu awal ya? 

Itu awal di tahun 2004. 2004 (batas ambangnya) 2.5 lalu 2008 kita mau naikin legal draftingnya, Undang-Undangnya memang waktu itu salah satu ketuanya adalah salah satu guru besar dari UGM. Nah waktu itu memang planning ke depan untuk pemilu nanti diharapkan hanya lima parpol saja yang lolos untuk seterusnya. Jadi, dulu kan ada tiga parpol. PDIP, P3 dan Golkar. Lalu berjalannya waktu menjadi banyak, 2004 itu 39 parpol lalu setelah itu muncul lagi sekian puluh parpol sehingga akhirnya Indonesia ini berkiblat kepada, di Amerika itu kan hanya dua parpol. Demokrat dan Republik. Tapi bukan hanya dua parpol. Masih banyak parpol sebenarnya tapi parpol yang selalu lolos dalam pemilu untuk pemilu berikut hanya dua parpol karena ada ambang batas. Itu dilakukan supaya yang pertama, nanti DPR tidak susah mengambil keputusan karena tidak terlalu banyak parpol. Yang kedua, keterwakilan di seluruh Indonesia itu harus ada. Jadi kalau dulu, partai yang paling kecil, kalau tidak salah, 2004 itu PDS, dia hanya 11 kursi DPR sehingga keterwakilan kalau mengacu pada sila lima Pancasila itu kan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi kedepan itu saya yakin akan dinaikkan lagi menjadi 4.5 persen supaya partai yang duduk di DPR itu tidak akan banyak, supaya kalau ngambil keputusan itu gampang, kedua, ada keterwakilan. Kalau 4 persen itu artinya dari 34 provinsi hanya 23 kursi, berarti ada 20 kursi yang mewakili provinsi lain yang tidak bisa duduk sehingga keterwakilan itu perlu. Dalam pemilu kali ini 4 persen, kalau saya tinjau dari hasil survey dari LSI dari Desember sampai Januari tanggal 9, partai PDIP menduduki peringkat yang paling tinggi, 20 persen. Kemudian diikuti oleh partai-partai lain seperti partai PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat hampir-hampir tidak lolos karena dia posisi 4.6 persen, demikian juga PAN, 4.2 persen. Kalau lihat dari posisi ini, partai yang tidak lolos itu P3, PSI, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, Partai Garuda, PKN dan seterusnya. Jadi kalau lihat survey ini ada kurang lebih enam partai yang lolos ambang batas Parlemen Threshold 4 persen. 

Baca juga: NTT Memilih, KPUD Ende Koordinasi dengan Keuskupan Agung Ende Bahas Soal Hari Pemungutan Suara

Jadi pesan untuk pemilih, apalagi misalnya basis-basis suara seperti PDIP itu harus lebih banyak ya? 

Iya. Jadi, saran saya kepada seluruh masyarakat NTT baik di dapil 1 dapil 2 NTT, saran saya memilih partai yang sudah pasti akan lolos parlemen threshold, memilih calegnya. Karena begini, contoh ada fakta yang terjadi di NTT, pak Ibrahim Medah periode lalu, dapat banyak suara saya dapat informasi itu ratusan ribu, tapi kan tidak bisa duduk dan pemilih yang mencintai dia kan mubazir suaranya. Ibaratnya buang ke laut. Bukan hanya keterwakilan, suaranya sia-sia karena orang yang didukung tidak bisa lolos karena partainya tidak lolos parlemen threshold. Sehebat apapun partainya kalau dia tidak lolos parlemen threshold ya sia-sia. Jadi dalam kesempatan ini saya mau menberitahukan kepada masyarakat NTT, baik-baiklah membaca data hasil survey. Survey ini kan dilakukan secara nasional dan kenapa demikian? Supaya partai itu lebih banyak berjuang untuk kepengurusannya sampai ke tingkat bawah. Contohnya di Sabu itu banyak yang tidak ada calegnya, kosong. Di surat suara itu akan kosong karena tidak ada calegnya. Ada beberapa partai, saya tidak etis untuk menyebutkannya tetapi bagi saya, itu ketika saya lihat datanya, itu banyak juga partai di Kabupaten Sabu Raijua yang tidak ada calegnya. Dengan demikian dia tidak punya pengurus. Dari situ kita bisa mengukur parameter bahwa partai ini hampir pasti tidak lolos parlemen threshold. Jadi kalau kita milih seseorang lalu partainya tidak lolos ya percuma. 

Bagaimana anda melihat konstelasi untuk pemilu 2024 berdasarkan data 2019? 

Jadi begini. 2019 itu menjadi parameter untuk 2024. 2019 itu kalau saya lihat, kalau saya kategorikan, ada empat jago caleg, ibaratnya dia punya dana, dia punya kemampuan untuk mendapatkan suara. Entah dengan cara membeli suara atau dengan cara nipu-nipu saya tidak tahu. Ataupun dengan cara murni dia dapat suara. Saya dapat informasi dari orang yang melakukan eksekusi, ada dua caleg yang waktu itu mengambil suara dari partai kecil yang tidak punya saksi. Lalu setelah itu dia bakar KPUDnya. Ada di Sumba, caleg DPR RI. Jadi saya menganjurkan bahwa orang-orang begini jangan dipilih lagi. Sudah pasti dia tidak akan berbuat banyak untuk NTT. Nah dulu ada empat jagoan. Tapi kali ini banyak. Kalau saya bisa runut, dari partai PDIP itu uang benar-benar fight ada tiga, Golkar juga ada tiga, Demokrat ada dua.

Ini untuk dapil NTT 2 ya?