Mundur dari Kabinet, Mahfud MD Bicara Hati ke Hati dengan Jokowi

Namun, Politisi asal Yogyakarta ini menduga, bahwa Prabowo tak akan bersedia melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan disaat sekarang ini.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa anggaran di Kementerian Pertahanan terbilang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan keberanian untuk melepas jabatan dengan segala fasilitasnya.

"Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasaya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap yang gentleman," tegas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sebelumnya Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye.

Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud Md membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

"Teryata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024,ndi hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat kramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," jelas Hasto.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dari Lampung Mahfud MD Resmi Umumkan Mundur Dari Kabinet Jokowi

Selain itu, Hasto menduga, jika mundurnya Mahfud Md bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum yang memenangkan Pra Peradilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.

Apalagi, disinyalir ada lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memanupulasi hukum di MK.

"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di Pra Peradilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanupulasi hukum di MK," ungkap Hasto.

"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari kedepan itu betul-betul dapat ditegakan etika norma dan pranatan politik yang baik," pungkasnya.

Direktur Laboratorium Antikorupsi, Adnan Topan Husodo menilai, langkah Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang mundur diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menunjukkan yang bersangkutan memiliki etika.

Adnan mengatakan, langkah Mahfud itu seharusnya diikuti oleh paslon lainnya yang kini menduduki jabatan publik, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar.

Sebab, dia mengatakan pejabat publik yang menjadi calon di Pilpres memiliki sumber daya yang besar.

"Kalau posisinya ada di dua tempat tadi, pejabat publik dan calon, masalahnya kan resource negara bisa disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Itu yang kami lihat dalam perkembangan terakhir ketika kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan bansos, gitu, ya. Yang mana sebenarnya ini sangat dekat untuk mencari dukungan pemilih. Padahal itu duit kan dari APBN, masyarakat yang bayar lewat pajak, kok bisa digunakan untuk semacam itu," kata Adnan, Kamis (1/2).

Baca juga: Ari Dwipayana: Istana Tunggu Arahan Jokowi Soal Pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam