Pemerintah Gelontorkan Rp 11,25 Triliun untuk Bansos BLT bagi 18,8 Juta Penerima Manfaat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan dana sebesar Rp 11,25 triliun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 per bulan hingga Maret 2024.

Bansos BLT senilai Rp 11,25 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut bakal disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Nah ini tentunya kita akan carikan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Bansos BNPT Tahap 1 Tahun 2024 Siap Dicairkan, Begini Kriteria Penerima Bantuan

Selain menyalurkan BLT, pemerintah juga melanjutkan penyaluran bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras kepada 22,2 juta KPM hingga Juni 2024.

Febrio mengatakan, dalam mendukung kebutuhan masyarakat tersebut peran APBN dinilai siap layaknya tahun-tahun kemarin.

"Kita untuk mengelola APBN itu fleksibel, jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir. Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global, APBN nya bisa tetap siap," jelas dia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per bulan sampai Juni 2024 dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 sampai Maret 2024.

"Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan. Tahun kemarin sebesar Rp 200.000 per bulan, pada waktu itu selama 2 bulan atau Rp 400.000," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/1/2024).

Airlangga bilang, untuk bantuan langsung tunai disalurkan pada Februari mendatang. Jumlah masyarakat yang mendapat BLT ini sebesar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Itu akan di evaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari besarnya Rp 200.000 per bulan," jelas dia.

Dikatakan Airlangga, perbedaan data antara penerima bantuan beras sebesar 22,2 juta KPM dan penerima BLT sebesar 18,8 juta KPM itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Itu biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya mendapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Nah tentu dengan data yang berbeda itu bergantung kepada kemarin data yang dari PMK terkait dengan data tersebut," jelasnya.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan permasalahan verifikasi data penerima bantuan pangan beras akan segera rampung.

Diketahui, program bantuan beras awal tahun ini pelaksanaannya disebut masih terbatas karena tengah dilakukan proses verifikasi data penerima dengan Pemerintah Daerah.

Hal itu merupakan konsekuensi atas pemutakhiran data yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Bayu mengatakan, permasalahan ini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan dipastikan akan segera selesai.

"Jadi tadi sudah dilaporkan kepada Pak Mendagri, insyaallah minggu ini dan minggu depan verifikasi selesai," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Ia mengatakan, setelah permasalahan verifikasi selesai, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan secara berurutan untuk Januari dan Februari.

"Kemudian, Bulog akan menyalurkan langsung baik bantuan pangan yang bulan Januari dan Februari secara berurutan, sehingga tidak terlalu lama semuanya akan sudah bisa disalurkan," ujar Bayu. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS