Ganjar Pranowo Tak Persoalkan Presiden Jokowi Turun Kampanye: Ya Silahkan, Masyarakat yang Nilai

Terkait dengan itu, lanjutnya, ada unsur kepantasan dan kepatutan yang harus dipertimbangkan setiap pejabat publik yang memutuskan maju dalam kontestasi pemilu.

Ganjar menyampaikan, sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, meskipun hal itu mungkin dinilai sebagian orang akan merugikan karena tidak dapat menggunakan fasilitas bagi pejabat publik.

Dia berharap, langkah Mahfud dapat menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya di kontesasi Pemilu 2024, termasuk para menteri yang sudah terang-terangan menunjukkan dukungan kepada paslon tertentu.

"Saya respek betul sama Pak Mahfud yang beliau menimbang-nimbang tidak tergesa-gesa, tapi menunggu. Dan saya berharap kalau itu memang bisa dilakukan, ya contoh itu harus diberi, dan dimulai oleh seorang Mahfud MD," tutur Ganjar.

Baca juga: KPU RI  Wajibkan Presiden Jokowi Ajukan Cuti Jika Turun Kampanye Pilpres 2024

Baca juga: Survei Dua Lembaga Asing Unggulkan Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Beda Tipis

Baca juga: Relawan Ganjar Alihkan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Calvin Leonard: Ini Panggilan Tuhan

Dia menambahkan, setiap pejabat publik bertanggung-jawab untuk menjaga netralitas dan tidak menghalalkan segala cara termasuk mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan instansi atau pribadi demi memenangkan Pemilu.

"Ya kan ada klaimnya, ini dari kami, ketika memberikan bantuan. Jangan lupa ya besok ucapin terima kasih ke sana ya, ini dari kami lho, kan kita tau diksinya. Kita tahu cara berkomunikasi, kita tahu lubang jarum yang kecil itu mau dimasukin dari mana untuk menghalalkan. Makanya saya bilang tadi kalau semua sudah bebas-bebasan, maka yang terjadi adalah Machiavelli, aturan hanya sekadar aturan dan pasti orang akan bisa mengangkangi, dan kita akan diketawai oleh rakyat," tutur Ganjar. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS