Konflik Kepentingan Peserta Pilpres, Mahfud MD Segera Mundur

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi saran capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar cawapresnya Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan.Hasto mengatakan kepentingan bangsa harus di atas segalanya.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

"Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," sambungnya.

Sebab, Hasto mengatakan rakyat merupakan pemegang kekuasaan. Menurutnya, yang terpenting ialah meningkatkan kualitas pemilu.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," jelasnya.

Hasto kemudian memberikan contoh pada saat masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto. Saat itu, kata dia, menteri yang mundur menyebabkan kegoncangan politik.

"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik," ungkapnya.

Hasto menegaskan pihaknya lebih mementingkan kepentingan bangsa. Sebab, dia mengatakan komitmen PDIP ialah menjaga konstitusi.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," ucap Hasto.

"Bukan sekadar ambisi per orangan, kalau ambisi kekuasaan gampang dengan diperpanjang masa jabatan presiden PDIP akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat," sambungnya. (kompas.com/dtc)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS