Konflik Kepentingan Peserta Pilpres, Mahfud MD Segera Mundur

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Hal itu disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1).  

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.  

Baca juga: Ganjar Pranowo Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

Baca juga: MENGEJUTKAN! Mahfud MD Segera Mundur dari Menko Polhukam: Saya Tunggu Momen yang Tepat

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.  

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu. Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.
Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar cawapresnya Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam. Ganjar mengatakan usulan itu demi menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.

Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi itu harus diwaspadai.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," tegasnya.

Ganjar Pranowo sebelumnya pernah mengatakan sebaiknya para pejabat publik yang menjadi peserta Pilpres 2024 turut mundur dari jabatan. Ganjar bicara hal itu menanggapi Fraksi PDIP DPRD Solo yang menyarankan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo lantaran dinilai sibuk berkampanye.