Konflik Kepentingan Peserta Pilpres, Mahfud MD Segera Mundur

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Hal itu disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1).  

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.  

Baca juga: Ganjar Pranowo Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

Baca juga: MENGEJUTKAN! Mahfud MD Segera Mundur dari Menko Polhukam: Saya Tunggu Momen yang Tepat

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.  

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu. Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.
Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar cawapresnya Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam. Ganjar mengatakan usulan itu demi menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.

Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi itu harus diwaspadai.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.

"Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," ujar Ganjar.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

"Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair," tegasnya.

Ganjar Pranowo sebelumnya pernah mengatakan sebaiknya para pejabat publik yang menjadi peserta Pilpres 2024 turut mundur dari jabatan. Ganjar bicara hal itu menanggapi Fraksi PDIP DPRD Solo yang menyarankan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo lantaran dinilai sibuk berkampanye.

"Ketentuannya tidak mundur sudah terlanjur ketentuannya tidak mundur. Yang terjadi seperti ini kalau baiknya memang mundur semuanya pejabat publik. Termasuk kalau bicara Mas Gibran ya Pak Mahfud, juga Cak imin juga, Pak Prabowo juga, ini kan mereka yang menjabat," kata Ganjar kepada wartawan di Magetan, Jawa Timur (Jatim), Jumat (19/1).

Dosa Politik

Mahfud pun merespons saran dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar ia mundur dari jabatan menko polhukam demi menghindari konflik kepentingan.

Menurut Mahfud, ia dan Ganjar sudah sepakat bahwa akan mundur dari menko polhukam pada waktu yang tepat. Namun, ia belum mengambil keputusan itu karena tidak ada larangan untuk rangkap jabatan dan ingin menjadi contoh bagi kandidat lain bahwa ia bisa rangkap jabatan tanpa memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD memperingatkan para pejabat agar tidak menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik.

Menurut Mahfud, penyalahgunaan jabatan tersebut merupakan sebuah dosa politik yang bakal berdampak negatif bagi generasi muda Indonesia.

"Kalau mau jadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik, itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! Semarang, Selasa (23/1), dikutip dari akun YouTubue miliknya.

Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas yang ia terima atas jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Meamanan (Menko Polhukam) untuk kepentingan politik sebagai cawapres.

Ia mencontohkan, tidak pernah meminta agar pejabat-pejabat di daerah untuk menjemput dan mendampinginya saat sedang berkunjung ke daerah. Padahal, Mahfud mengaku punya banyak kenalan di daerah yang sudah ia promosikan untuk mendapat jabatan lebih tinggi, baik itu panglima daerah militer maupun penjabat kepala daerah.

"Maksud saya, ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi calon presiden lalu calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja ke Polri," kata dia.

Akan tetapi, ia menilai bahwa sikapnya itu tidak diikuti oleh kandidat lain yang sama-sama berstatus pejabat negara.

"Itu ternyata situasinya tidak berimbang, pihak lain nampak menggunakan jabatan, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses," ujar Mahfud. 

Stabilitas Sangat Penting

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi saran capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo agar cawapresnya Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan.Hasto mengatakan kepentingan bangsa harus di atas segalanya.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

"Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," sambungnya.

Sebab, Hasto mengatakan rakyat merupakan pemegang kekuasaan. Menurutnya, yang terpenting ialah meningkatkan kualitas pemilu.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat pada bangsa dan negara sebagai pembantu presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," jelasnya.

Hasto kemudian memberikan contoh pada saat masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto. Saat itu, kata dia, menteri yang mundur menyebabkan kegoncangan politik.

"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik," ungkapnya.

Hasto menegaskan pihaknya lebih mementingkan kepentingan bangsa. Sebab, dia mengatakan komitmen PDIP ialah menjaga konstitusi.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," ucap Hasto.

"Bukan sekadar ambisi per orangan, kalau ambisi kekuasaan gampang dengan diperpanjang masa jabatan presiden PDIP akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat," sambungnya. (kompas.com/dtc)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS