Ganjar Pranowo Sarankan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

POS-KUPANG.COM - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut dia, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah. Mundur atau tidak," kata Ganjar Pranowo dalam press release yang diterima Tribunnews.com.

Dia mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap menjalankan tugas disela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Setelah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan meskipun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," tutur Ganjar Pranowo.

Baca juga: Ganjar Pranowo Optimistis Meraih Kemenangan Mutlak di Provinsi Bali

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar Pranowo mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar Pranowo.

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar Pranowo. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS