Daripada Membangun IKN, Anies-Muhaimin Lebih Pilih Perhatikan Kesejahteraan Guru Honor

POS-KUPANG.COM – Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar lebih memilih memperhatikan kesejahteraan para guru honor daripada melanjutkan pembangunan IKN ( Ibu Kota Negara ) yang menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah.

Oleh karena itu, jika pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 nanti, maka Anies-Muhaimin pasti akan memperhatikan nasib para guru  dan tenaga honor lainnya di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, saat menunaikan kampanye di Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 23 Januari 2024.

Anies melontarkan pernyataan itu ketika merespon pertanyaan mengenai kesejahteraan nguru honor pada acara Desak Anies khusus pendidikan.

Dikatakannya, sampai saat ini ada 705 ribu guru honor yang belum diangkat. Banyaknya tenaga honor itu tentunya menjadi atensi pasangan calon tersebut manakala memimpin negeri ini.

“Jadi, ada 705 ribu guru honorer yang sampai sekarang belum diangkat. Makanya, kita harus lakukan peningkatan dengan menaikkan status mereka menjadi PPPK. Nah, untuk menjadi PPPK dilakukan secara bertahap, tapi semuanya nanti akan diangkat menjadi guru dengan status PPPK,” ujar Anies.

 
Untuk itu, lanjut dia, daripada melanjutkan pembangunan IKN yang pasti akan menghabiskan anggaran ratusan triliun, lebih baik dana itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor.“Menurut kami, jauh lebih penting memastikan guru kita berstatus PPPK, daripada kita fokus membangun IKN. Apalagi selama ini kita selalu mengeluhkan terbatasnya anggaran. Artinya, kalau anggaran terbatas maka pembangunan manusia harus jadi prioritas,” ujar Anies.

Kalau pembangunan manusia jadi prioritas, kata Anies, maka guru akan lebih berkonsentrasi dalam menunaikan tugas di sekolah, yakni lebih fokus mengajar.

“Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas. Tapi menyelesaikannya, tidak mungkin 700 ribu itu langsung (diangkat), harus dikerjakan bertahap, sehingga semua masuk. Dengan begitu kita bisa juga sebaliknya, menuntut guru untuk kinerjanya baik. Menuntut guru untuk mengajar dengan konsentrasi yang penuh, sehingga nanti kualitas pendidikan kita akan meningkat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Anies menanggapi pertanyaan mengenai kesejahteraan guru honorer pada acara Desak Anies khusus Pendidikan, khususnya mengenai pengangkatan guru PPPK.

Anies ingin guru yang diangkat PPPK dapat tetap mengajar di sekolah asalnya.

“Kita tidak ingin membedakan lagi swasta dengan negeri. Banyak guru swasta honorer swasta diangkat PPPK lalu dipindah ke sekolah negeri, sementara dia mengabdi di sekolah swasta. Pertanyaan sederhana, apakah anak sekolah negeri dan sekolah swasta berasal dari warga negara yang berbeda? Tidak,” paparnya.

Bayangkan, kata Anies, ada satu keluarga, anaknya sebagian di sekolah negeri, sebagian di sekolah swasta.

Kenapa perlakuan negara berbeda? Toh orangtuanya membayar pajak yang sama.

“Karena itu, guru yang diangkat PPPK di sekolah swasta, kita akan ubah aturannya tetap berada di sekolah swasta. Dengan begitu yang dapat guru-guru yang berstatus tegas atau jelas bukan hanya sekolah negeri, tetapi juga swasta. Toh, semuanya mendidik anak Indonesia,” ucapnya.