Daripada Membangun IKN, Anies-Muhaimin Lebih Pilih Perhatikan Kesejahteraan Guru Honor

Pada acara Desak Anies khusus Pendidikan, dia mengungkapkan kurikulum tidak perlu terus diganti, tetapi dapat disempurnakan. Yang terpenting adalah kualitas pengajarnya.

“Ini sampai jadi obrolan semua masyarakat. Ganti menteri, ganti kurikulum. Saya menganalogikan seperti kita memanah. Meleset terus panah-panah kita. Apa yang kita kerjakan? Mengganti busurnya, mengganti anak panahnya. Tetapi pemanahnya tidak pernah dilatih untuk memanah yang lebih baik. Menurut hemat kami, kurikulum yang ada boleh disempurnakan, tidak usah diganti total. Karena kalau diganti total yang repot gurunya, sekolahnya, seluruhnya repot,” ujar Anies.

Apapun kurikulumnya, kata Anies, tingkatkan kompetensi gurunya, tingkatkan kompetensi kepala sekolahnya.

“Kurikulum yang sekarang ada, bila ada kekurangan lakukan penyempurnaan. Bila ada hal administratif yang merepotkan, koreksi hal administratif itu, sehingga tidak membebani,” ujar dia.

Menurut Anies, jangan seragamkan seluruh universitas, jangan seragamkan seluruh sekolah.

”Berikan ruang. Tapi prinsipnya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, kemerdekaan dalam belajar itu penting. Dan kita bisa belajar di mana saja dengan siapa saja,” kata dia.

Secara prinsip, kata Anies, kami melihat, perbaiki yang kurang.

“Jangan dibongkar semua, kalau dibongkar semua, kasihan gurunya, muridnya, dan kasihan pendidikan Indonesia tidak bisa tuntas melaksanakan pendidikan kepada semua,” ujar dia.

Anies mengungkapkan, di banyak negara, mengganti kurikulum perlu waktu bertahun-tahun. Hanya di Indonesia, ganti kurikulum bisa dikerjakan semua.

“Sebagai contoh, ganti kurikulum SD bisa enam tahun prosesnya. Kenapa enam tahun? Karena mulainya dari SD kelas 1,” ucapnya.

Anies: Banyak Orang Tua Takut Melapor

Anies menyampaikan sejumlah rencananya untuk mengantisipasi 'transaksi' bangku sekolah.

Salah satunya, menyiapkan mekanisme pengaduan sekaligus perlindungan bagi si pelapor.

"Banyak orang tua yang enggan melapor karena takut anaknya harus menanggung konsekuensi dari laporannya. Karena itu, kami akan siapkan mekanisme untuk orang melaporkan dan mereka dilindungi," ungkapnya.

Selain itu, Anies juga bakal menyiapkan sistem pendaftaran yang transparan.