Tahun Ini PUPR Kota Kupang Bangun Bronjong dan Tanggul Penahan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Kupang akan membangun bronjong dan tanggul penahan di sejumlah wilayah di Kota Kupang.

Kabid SDA PUPR Kota Kupang Miki Natun mengatakan, fokus pembangunan tahun 2024 berkaitan dengan tembok penahan di sungai di Kelurahan Bakunase II, Pasir Panjang, Naikoten I, Amanuban, Airnona, Fontein dan merehabilitasi tanggul di Oeba.

"Kita juga ada pekerjaan bronjong penahan pantai yang akibat Seroja maupun sungai yang begitu tinggi saat musim penghujan yang menyebabkan kerusakan di badan sungai," kata Miki Natun, Jumat (19/1/2024).

Miki Natun mengatakan, dalam tahun ini juga direncanakan rehabilitasi sejumlah embung yang ada di Kota Kupang. PUPR ingin meningkatkan pemanfaatan embung itu untuk sektor pariwisata dan perikanan atau pertanian.

Embung itu juga akan dilakukan pendataan dan hibah dari Pemprov NTT ke Pemkot Kupang. Ia mengaku ada sejumlah titik embung yang ada di Kota Kupang.

PUPR berencana melakukan pendataan dan peningkatan kapasitas dari sebelumnya hanya sebagai embung tada hujan.

"Jadi selain sebagai penahan air, pengendali banjir kita tambah tiga plus. Pertanian, perikanan dan pariwisata," sebutnya.

Menurut Miki Natun, pembangunan tanggul penahan dan bronjong pada sejumlah tempat itu bervariasi ukurannya.

Miki mengaku, pembangunan itu melihat urgensi dari situasi yang ada di tempat-tempat yang ada.

Baca juga: PUPR Kota Kupang Minta Maaf, Ajak Masyarakat Urus PBG

Prioritas pertama, PUPR membangun di daerah rawan bencana dan memiliki patahan. Fokus itu untuk meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana dan terjadi pergeseran akibat ketiadaan tanggul.

Estimasi pekerjaan dimulai lakukan bulan Maret 2024. Secara keseluruhan tembok penahan dianggarkan Rp 4 miliar lebih. PUPR, kata dia, juga menyiapkan besi bronjong bagi masyarakat untuk dipasang pada daerah yang membutuhkan.

"Kita punya bronjong tapi kita tidak punya batu. Jadi masyarakat kalau mau, bersurat ke kami, kami ke lapangan cek, kebutuhan berapa bronjong," ujarnya

Setelah mengecek, PUPR dan masyarakat wajib menyepakati mengenai penyediaan batu yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab, PUPR sendiri tidak punya anggaran.

Miki menyebut, bebatuan yang ada tidak perlu berasal dari kali, tetapi bisa menggunakan batuan karang.