Penjabat Gubernur NTT Serahkan DPA kepada SKPD Lingkup Pemprov Tahun 2024

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTT di ruang Rapat Gubernur NTT, Senin 15 Januari 2024.

Kegiatan itu diawali dengan penyerahan secara simbolis DPA SKPD lingkup Pemprov NTT Tahun Anggaran 2024 oleh Pj Gubernur NTT kepada perwakilan 5 Perangkat daerah yakni Biro Umum Setda Prov. NTT, Sekretariat DPRD Prov. NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT, serta Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Prov. NTT.

Dalam momen itu, Ayodhia Kalake menyampaikan, hal yang menjadi perhatian yaitu terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem dan Penanggulangan Stunting yang menjadi Prioritas nasional untuk diperhatikan bersama dalam penanggulangan melalui program-program dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi NTT.

"Program ini salah satu prioritas nasional, sehingga kita perlu memberikan perhatian yang khusus dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dengan program-program kerja  dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi NTT," ujar Ayodhia.

Selain masalah kemiskinan ekstrem dan stunting, kata Ayodhia, masalah bencana juga menjadi perhatian serius.

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Letakan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Sekber Kemala Kupang

"Ada beberapa bencana yang sedang kita hadapi dan juga tidak bisa diprediksi kapan selesainya seperti erupsi Gunung Lewotobi laki-laki," ungkapnya.

Menurutnya, masalah terkait bencana cukup mengganggu perekonomian Provinsi NTT.

Hal itu dikarenakan sempat terjadi penutupan 4 bandara yaitu bandara di Larantuka, Ende, Maumere maupun Lembata karna imbas dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi.

"Kita harapkan ini cepat selesai sehingga kita dapat fokus kepada Pembangunan di NTT ini," katanya.

Lebih lanjut, Ayodhia menyampaikan, yang menjadi perhatian bersama SKPD yaitu terkait korelasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga akan menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, lanjut Ayodhia,  memprioritaskan capaian program dan kegiatan dengan mengurangi aktifitas yang tidak berkaitan langsung dan juga perlu melakukan efisiensi belanja daerah untuk menjamin atau memastikan tidak terjadinya pemborosan anggaran dan memaksimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024.

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Resmi Buka Acara Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Ayodhia juga menekankan untuk memperhatikan ASN khususnya di lingkup Pemprov NTT dengan tetap memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 12 Bulan di Tahun Anggaran 2024.

“Tentu kita juga harus memberikan perhatian kepada seluruh ASN khususnya ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT dengan mengupayakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat berjalan selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2024," ujarnya.

"Kita harapkan ini akan meningkatkan kinerja dari para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT," tambahnya.