Antrean Membludak, Warga Sumba Barat Daya Desak Dinas Dukcapil Tambah Loket Pelayanan Pengurusan KTP

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya mendesak pemerintah dalam hal ini  Dinas Kependudukan dan Pencatatan (Dukcapil) Sumba Barat Daya untuk menambah loket pelayanan pengurusan KTP elektronik.

Pasalnya,  setiap hari, selama sepekan terakhir ini, nampak antrean terus membludak. Sementara ruang atau loket pelayanan terbatas. 

Akibatnya warga  antre berjam-jam berdiri dipanas terik matahari.

Mestinya pemerintah menambah loket pelayanan sehingga masyarakat tidak menumpuk disatu titik pelayanan.

Bila perlu pemerintah menambah gedung kantor pelayanan demi mengurai kepadatan antrean warga mengurus ktp elektronik, kartu keluarga dan lainnya.

Baca juga: BMKG Temukan Sumber Gempa Bumi Baru di Flores Berdaya Rusak Tinggi, SBD Waspada Megathrust Sumba

Bahkan warga menyarankan pelayanan perekaman ktp elektronik kembali dilakukan disetiap kecamatan sebagaimana berlangsung beberapa tahun silam.

Demikian desakan yang disampaikan Ferdinandus Lende, Andreas Bulu,  Yosep Bili dan Paulus Lende Karagata
yang ditemui POS-KUPANG.COM di halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Barat Daya, Selasa 16 Januari 2024.siang.

Masyarakat tersebut mengaku berasal dari Kecamatan Wewewa Timur, Wewewa Selatan dan Kecamatan Kodi Utara mengatakan, sudah dua hari bahkan lebih datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus KTP.

Sayangnya belum mendapatkan pelayanan maksimal  sebagaimana diharapkan karena antrean warga mengurus KTP terlalu banyak.

Bahkan pada hari  pertama kemarin, Senin 15 Januari 2024 tidak mendapatkan pelayanan perekaman ktp elektronik karena antrean warga sangat banyak. Mudah-mudahan hari ini terlayani.

Masyarakat meminta pemerintah harus mempertimbangkan menambah loket pelayanan administrasi termasuk menambah ruang alat perekaman ktp elektronik.

Baca juga: Manajemen PT Talasi Sumba Barat Daya Angkat Bicara Soal Aksi Mogok Kerja Karyawan

Bahkan masyarakat mengusulkan menambah gedung kantor sementara untuk pelayanan pengurusan ktp elektronik. Dengan demikian, dapat mencegah terjadi antrean.

Bila kondisi pelayanan tetap seperti itu maka jangan heran, setiap hari pasti terjadi antrean panjang.

Masyarakat mengaku menderita kerugian akibat berlarutnya pengurusan ktp elektronik yang sedianya dapat berlangsung sehari, kini berlangsung dua hingga 3 hari baru mendapatkan kesempatan melakukan proses perekaman ktp elektronik.