Pemkot Kupang Angkat Bicara Terkait Dugaan 16 Pegawai Bapenda 'Makan' Uang Pajak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota Kupang menanggapi dugaan 'makan' uang pajak dari masyarakat yang diduga dilakukan 16 pegawai Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. 

Asisten I Setda Kota Kupang Jefry Pelt mengatakan, rencananya hari ini akan diserahkan laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat ke Penjabat Wali Kota Kupang. 

"Rencananya begitu (penyerahan hasil laporan pemeriksaan). Karena ini kan harus lebih dulu ke pimpinan," kata dia, Senin (15/1/2024) di kantor DPRD Kota Kupang. 

Keputusan terhadap belasan pegawai itu pun akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat. Hasil itu menjadi dasar keputusan yang dibuat oleh pembina kepegawaian, termasuk BKPPD. 

Sejak awal kasus itu mencuat, Jefry Pelt mengaku diarahkan Penjabat Wali Kota Kupang untuk berkomunikasi dengan Inspektorat agar melakukan tindak lanjut lebih lanjut. Ia pun meminta inspektorat agar memperhatikan itu dengan detail. 

"Saat itu informasinya belum pasti. Puluhan juta atau ratusan juta, kan belum pasti," kata dia, ditanya terkait dengan besaran kerugian akibat hal itu. 

Dia mengaku, hasil pemeriksaan akan memperlihatkan itu semua. Jefry menegaskan, tindakan kepegawaian akan dikoordinir oleh BKPPD, termasuk ukuran tindakan ringan ataupun berat. 

DPRD Kota Kupang menyarankan pegawai Bapenda yang diduga 'makan' uang pajak masyarakat dipecat. 

Anggota Komisi II DPRD Kota Kupang, Nining Basamalah menyebut, Inspektorat perlu mengambil tindakan tegas. Ia tidak mau ada pembiaran yang bisa muncul hal serupa. 

"Kalau (ada) PTT saya rasa diberhentikan saja karena itu moralnya sudah tidak bagus," kata Nining, di kantor DPRD Kota Kupang, Senin (15/1/2024). 

Sementara bagi para pegawai berstatus PNS, Nining menyarankan agar dilakukan pembinaan tegas. Sehingga masalah itu tidak lagi terulang. 

Baca juga: DPRD Kota Kupang Sarankan Pegawai Bapenda Makan Uang Dipecat 

Di samping itu, Nining juga meminta, pegawai yang bermasalah itu untuk dilakukan pemindahan ke instansi lain. Paling tidak, pegawai yang melakukan tugas itu bisa dirotasi secara berkala. 

Ia juga mengingatkan Kepala Bapenda untuk rutin melakukan evaluasi. Sebab, pegawai Bapenda, kata dia, menjadi salah satu ujung tombak pendapatan asli daerah (PAD). 

"Pak Kepala Bapenda harus sering melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja mereka. Mereka ini menjadi sumber pencari PAD. Bagaimana sumber PAD itu bertahan, kalau yang makan sendiri oknum tidak bertanggungjawab," kata politis PPP ini.