Berita NTT
Kapolda NTT Daniel Silitonga Minta Usut Dugaan Dana Mantap Brata Disunat Kapolres
Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga memerintahkan melakukan penyelidikan terhadap dugaan dana pengamanan pemilu Mantap Brata.
lihat foto
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kapolda NTT ( Nusa Tenggara Timur ) Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga memerintahkan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyunatan dana pengamanan pemilu Mantap Brata oleh kapolres.
Hal ini disampaikan Irjen Daniel Silitonga dalam jumpa pers akhir tahun di Markas Polda NTT, Minggu (31/12/2023).
Daniel Silitonga baru bertugas di NTT, sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat.
Pada Sabtu (30/12) malam dilaksanakan pisah kenal Kapolda NTT. Daniel Silitonga menggantikan Irjen Pol Johanis Asadoma.
Dalam sepekan terakhir, warga NTT dihebohkan dengan unggahan sejumlah akun anonim di media sosial Facebook tentang dana pengamanan pemilu Mantap Brata.
Dana tersebut diduga disunat pimpinan Kepolisian Resor Kupang Kota dan Kepolisian Resor Timor Tengah Utara (TTU).
Unggahan itu ditanggapi beragam oleh masyarakat.
Kapolda NTT Daniel Silitonga menanggapi hal tersebut. Ia akan menindak tegas pimpinan Polres yang terbukti menyelewengkan anggaran tersebut.
Baca juga: Kenal Pamit, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga Sebut Irjen Pol Johni Asadoma Tetap Kapolda NTT
Daniel Silitonga pun telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT, untuk turun ke semua Polres jajaran untuk menyelidiki kasus itu.
"Khusus penyimpangan untuk kasus operasi Mantap Brata, sebelum saya ke sini, saya sudah perintahkan Bidang Propam untuk mengecek ke semua Polres," tegasnya.
"Kalau terjadi hal yang sama, saya tidak main-main dengan itu, karena bagi saya hak anggota harus diberikan," sambungnya.
Ia secara tegas akan menindak anggotanya yang terlibat penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi para anggota Polres jajaran.
"Saya punya prinsip, kalau masih ada yang bermain dengan hak anggota, hari itu juga saya langsung copot," tegasnya.
Sebab dirinya dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
"Kalau uang memang harus diperuntukan bagi operasi harus lakukan dan diperuntukan bagi anggota harus diberikan," pungkas dia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.