Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake Dukung Program Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT

POS-KUPANG.COM - Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia Peku Djawang, S.P, M.M mengatakan, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake sangat konsen dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Penjabat Gubernur NTT bapak Ayodhia Kalake, mendukung penanganan TPPO secara lintas sektor. Menurut beliau, masalah ketenagakerjaan adalah pekerjaan kemanusiaan. Karena itu, harus sepenuh hati mengurusnya, walau kami mengalami keterbatasan fiskal. Dukungan Pak Penjabat merupakan support bagi kami,"  kata Sylvia, Selasa 19 Desember 2023. 

Sementara di bidang koperasi, menurut Sylvia, Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake, juga mendukung sistem digitalisasi yang telah digunakan dalam pembukuan.

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake Terima Award IGA 2023

"Sebanyak 600-an koperasi di NTT telah menggunakan sistem digital. Tentu ini sebuah langkah maju dalam rangka pengawasan. Misalnya NPL (Non Performing Loan) atau kredit kategori kurang lancar, kita bisa pantau lalu berkoordinasi dengan koperasi yang bersangkutan. Upaya ini juga mendapat support dari Pak Penjabat," jelasnya.

Dikatakan, keseriusan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, di bidang human trafficking, memang tidak diragukan.

Hal itu ditunjukkan, saat dia menghadiri Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia "Kawan PMI", di Hotel Aston Kupang, Selasa (19/9/2023) lalu.

Baca juga: Ini Tiga Lapangan Kerja Paling Banyak Serap Tenaga Kerja di NTT 

"Saya mengapresiasi terbentuknya Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia. Kiranya Kawan PMI menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, terkait manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi PMI yang prosedural dan berkompeten, sehingga dapat bekerja secara baik di negara tujuan," kata Ayodhia Kalake saat itu.

Terkait keberadaan koperasi di NTT, menurut Ayodia Kalake, koperasi di NTT berperan besar dalam menghidupkan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat kecil. Dan, melalui koperasi, masyarakat miskin atau kurang mampu, bisa menopang usaha yang digeluti. Karena itu, ujar Ayodia Kalake, keberadaan koperasi di Nusa Tenggara Timur, harus terus didukung.

Untuk diketahui, tidak mudah memanage perkoperasian dan masalah ketenagakerjaan di Provinsi NTT. Apalagi di tengah keterbatasan dana untuk menjalankan program - program yang telah dicanangkan.

NTT juga pernah dinobatkan sebagai "Provinsi Koperasi". Di sisi lain, NTT dinyatakan sebagai salah satu provinsi penyumbang angka tenaga kerja ilegal atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Karena itu,  Sylvia Peku Djawang dinilai tepat sebagai kepala dinas dan merupakan sosok kepala dinas yang mampu menjalankan roda organisasi. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS