Labuan Bajo Jadi Anak Emas Pemerintah Pusat, Aktivis Lingkungan Nilai Respon Pemkab Masih Rendah

"Kita butuhkan lingkungan, tapi kita butuhkan hidup, kita butuhkan pembangunan kalau tidak kita kembali ke 100 tahun lalu. Yang kita lakukan adalah meminimalisir kerusakan yang ada, bila perlu kompensasi kalau kita potong satu pohon tanam 1000 pohon. Tidak boleh ada budaya potong tanpa tanam pohon. Bagaimanapun lingkungan kita butuhkan dan pembangunan pun kita butuhkan. Jangan ada pihak pihak kepentingan yang ikut bermain dengan data data yang kurang valid, sehingga dapat memprovokasi masyarakat yang tidak tahu apa-apa," katanya.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini Labuan Bajo menjadi 'anak emas' pemerintah pusat.

Dalam kurun waktu 4 terakhir, kota di ujung barat Pulau Flores itu mendapat perhatian istimewa dari pemerintah pusat dengan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata yang dibangun.

Ini tidak terlepas dari status Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), dan juga sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: Presiden Jokowi akan Kunjungi 5 Kabupaten di NTT, Bermalam di Labuan Bajo

KSPN merupakan program nasional yang menjadi prioritas kabinet kerja di era Presiden Jokowi, yang memfokuskan pengembangan sektor pariwisata selain infrastruktur, maritim, energi dan pangan.

Dari 88 lokasi, ditetapkan 10 destinasi prioritas dengan jargon kampanye 'Menciptakan 10 Bali Baru'. Lima KSPN super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Liukupang dan Labuan Bajo. Berbeda dengan destinasi prioritas lainnya, Labuan Bajo diberikan label khusus yakni destinasi wisata premium.

Di Kota Labuan Bajo sendiri pemerintah pusat telah selesai melakukan penataan sejumlah lokasi, di antaranya penataan kawasan Puncak Waringin, Pelabuhan Marina Waterfront, Obyek wisata Goa Batu Cermin, sistem pengelolaan sampah Warkloka, SPAM Wae Mese, penataan sarpras di Pulau Rinca dan masih banyak lagi.

Berbagai proyek itu dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. (uka)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS