Labuan Bajo Jadi Anak Emas Pemerintah Pusat, Aktivis Lingkungan Nilai Respon Pemkab Masih Rendah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - aktivis lingkungan Pater Marsel Agot, SVD menyebut, Labuan Bajo menjadi salah satu daerah yang diistimewakan pemerintah pusat. Meski jadi anak emas, ia menilai, respon pemerintah daerah dan masyarakat masih rendah.

"Labuan Bajo semacam di-anak emaskan. Terus terang perhatian pusat begitu besar, hanya respon pemerintah daerah dan masyarakat masih rendah. Ada beberapa kawasan yang belum difungsikan dengan baik," ungkapnya ditemui, Minggu 29 Oktober 2023 malam.

Menurut Pater Marsel Agot, keberadaan hewan purba komodo dan keindahan alam Labuan Bajo menjadi salah satu faktor keistimewaan daerah ini di mata pemerintah pusat.

Baca juga: IFG dan Archipelago Foundation Bersih-Bersih Sampah di Waterfront Labuan Bajo

Dengan keistimewaan itu, Pater Marsel memandang aset-aset yang sudah dibangun harus dimaksimalkan dengan baik, bukan semata-mata untuk keberlanjutan pariwisata, melainkan juga mendongkrak pendapat asli daerah (PAD) daerah itu.

Diketahui realisasi PAD Mabar 2023 per 31 Agustus sebesar Rp.132.043.426.249,04 atau 39,54 persen dari target sebesar Rp.300 miliar lebih. Artinya ini masih jauh dari harapan.

Selain itu menurut Pater Marsel, pengawasan aset-aset daerah yang menghasilkan PAD perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan berbagai aset yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah bersama masyarakat tidak boleh sekadar menerima dan berpangku tangan.

Baca juga: Film Nona Manis Berlatar Flores NTT Segara Tayang, Ini Kesan Para Bintang Soal Labuan Bajo

Pariwisata menurut Pater Marsel yang juga tokoh masyarakat itu, memang memberi dampak positif bagi masyarakat. Hanya saja masyarakat masih apatis.

Karena itu perlu ada keterlibatan semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada.

"Kita perlu belajar banyak dari daerah-daerah lain seperti Bali. Keterlibatan Para tokoh-tokoh agama juga bisa menghimbau masyarakat supaya berpartisipasi dalam mengejar 'kue pariwisata' itu," ungkapnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak terpaku pada pola pertanian lama, tapi dapat meningkatkan ekonomi dengan berinovasi memanfaatkan potensi alam. Hal ini dapat mendukung rantai pasok (supplay chain) sektor pariwisata.

Baca juga: 300 Kg Sampah Diangkat dari Perairan Labuan Bajo

"Ada yang keluhkan ada banyak komoditas pertanian dari luar Manggarai bahkan dari Bima, saya jawab, restoran dan hotel butuh dari kita adalah kualitas, kuantitas, kontinuitas dan konektivitas. Pemerintah juga harus atur semua. Kita juga butuh (komoditas pertanian) dari luar, tapi minimal setengah komoditas dari kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Pater Marsel Agot juga tidak menampik adanya dinamika dan pro-kontra masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional seperti Geothermal Wae Sano (Manggarai Barat) dan Geothermal Poco Leok (Manggarai).

Menurutnya, semua pihak yang ambil bagian harus menyelesaikan hal tersebut. Dia mengaku tidak menolak pembangunan, namun pembangunan menurutnya harus melihat aspek ekologis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain meminta pemerintah secara konsisten melakukan sosialisasi demi kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait proyek tersebut, Pater Marsel Agot juga mau agar masyarakat untuk objektif menilai, dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.

Baca juga: Barang Inventaris SMK Stella Maris Labuan Bajo Dicuri Mantan Satpam

"Kita butuhkan lingkungan, tapi kita butuhkan hidup, kita butuhkan pembangunan kalau tidak kita kembali ke 100 tahun lalu. Yang kita lakukan adalah meminimalisir kerusakan yang ada, bila perlu kompensasi kalau kita potong satu pohon tanam 1000 pohon. Tidak boleh ada budaya potong tanpa tanam pohon. Bagaimanapun lingkungan kita butuhkan dan pembangunan pun kita butuhkan. Jangan ada pihak pihak kepentingan yang ikut bermain dengan data data yang kurang valid, sehingga dapat memprovokasi masyarakat yang tidak tahu apa-apa," katanya.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini Labuan Bajo menjadi 'anak emas' pemerintah pusat.

Dalam kurun waktu 4 terakhir, kota di ujung barat Pulau Flores itu mendapat perhatian istimewa dari pemerintah pusat dengan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata yang dibangun.

Ini tidak terlepas dari status Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), dan juga sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: Presiden Jokowi akan Kunjungi 5 Kabupaten di NTT, Bermalam di Labuan Bajo

KSPN merupakan program nasional yang menjadi prioritas kabinet kerja di era Presiden Jokowi, yang memfokuskan pengembangan sektor pariwisata selain infrastruktur, maritim, energi dan pangan.

Dari 88 lokasi, ditetapkan 10 destinasi prioritas dengan jargon kampanye 'Menciptakan 10 Bali Baru'. Lima KSPN super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Liukupang dan Labuan Bajo. Berbeda dengan destinasi prioritas lainnya, Labuan Bajo diberikan label khusus yakni destinasi wisata premium.

Di Kota Labuan Bajo sendiri pemerintah pusat telah selesai melakukan penataan sejumlah lokasi, di antaranya penataan kawasan Puncak Waringin, Pelabuhan Marina Waterfront, Obyek wisata Goa Batu Cermin, sistem pengelolaan sampah Warkloka, SPAM Wae Mese, penataan sarpras di Pulau Rinca dan masih banyak lagi.

Berbagai proyek itu dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. (uka)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS