Berita NTT

Antisipasi Kekeringan di NTT, DPRD NTT Minta Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan

Hampir semua kebun-kebun petani bermasalah. Jadi pendampingan dari pemerintah perlu dioptimalkan dua kali lebih keras

Penulis: Elisabeth Eklesia Mei | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO-DOK.POS KUPANG
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam mengantisipasi kekeringan yang terjadi di sebagian besar wilayah di NTT, DPRD NTT minta pemerintah membentuk satgas untuk menangani kondisi saat ini.

Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna menegaskan, selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang sudah ada, perlu ada koordinasi terpadu antara masing-masing Dinas untuk memikirkan antisipasi yang perlu untuk membantu masyarakat.

"Semua dinas baik Dinas pertanian, Bulog, perkebunan, Balai Sungai dan semuanya harus ada dalam kesiapan untuk mengantisipasi kekeringan ke depannya ini. Mereka harus membentuk sebuah satgas," tegas Inche Sayuna saat diwawancarai POS-KUPANG.COM di Kantor DPRD NTT, Senin 16 Oktober 2023.

Selain meminta Pemerintah untuk membentuk satgas, Inche juga meminta Pemerintah untuk mencukupkan stok pangan.

Baca juga: Prakiraan BMKG Cuaca Maritim NTT 16 Oktober 2023:Gelombang Tinggi Laut Sawu Hari Ini Diatas 2 Meter

"Pasti kita (DPRD) akan minta pemerintah agar stok pangan cukup untuk mengantisipasi kekeringan dan kelaparan," ujarnya.

"Lalu, kita pasti minta pemerintah untuk masalah air juga, karena itu menjadi persoalan masyarakat. Jadi, air harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan air agar mereka bisa bertahan sampai selesai atau melewati musim ini," tambahnya.

Inche menyampaikan, saat ini kebun-kebun petani sedang bermasalah karena diserang oleh hama penyakit. Sehingga, diperlukan pendampingan dari pemerintah untuk dioptimalkan.

"Hampir semua kebun-kebun petani bermasalah. Jadi pendampingan dari pemerintah perlu dioptimalkan dua kali lebih keras," ujarnya.

Lebih lanjut, Inche menyampaikan berkaitan dengan stok pangan, DPRD akan berdiakusi dengan pemerintah.

"Bulog, Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota dan Bupati atau Wali Kota berkoordinasi dengan camat dan begitu pun dengan kepala desa. Hal ini untuk memastikan berapa masyarakat yang mengalami dampak yang paling buruk dari kekeringan ini," tuturnya.

"Ini mesti disampaikan soal nama-nama untuk kita antisipasi," tambahnya.

Inche pun mengimbau kepada masyarakat untuk menanam tanaman alternative lain yang tidak terlalu membutuhkan banyak air dan makan makananan di luar makanan pokok.

"Pastinya dalam kondisi ini, masyarakat bisa melakukan aoa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, makanan-makanan di luar makanan pokok juga mudah-mudahan bisa menjadi antipipasi," pungkasnya.

Baca juga: Lowongan Kerja PT PLN Khusus untuk Putera-Puteri NTT, NTB dan Maluku, Pendaftaran Mulai Hari Ini

Terkait dengan hari pangan sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2023 (hari ini), Inche Sayuna berharap agar menjadi momentum yang baik bagi masyarakat dan pemerintah agar pangan tidak lagi menjadi persoalan.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved