Dorong Percepatan Pembangunan Daerah, Muncul Usulan Gaji ASN Daerah NTT Dibiayai APBN

POS-KUPANG.COM - Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, pembiayaan aparatur sipil negara (ASN) diusulkan agar dibiayai dari pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Usulan tersebut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan pendapatan asli daerah ( PAD ) pada pembiayaan produktif termasuk pembiayaan pembangunan daerah

"Saya sempat usul agar mulai 2025 nanti gaji pegawai dibiayai oleh APBN, tidak dibebankan lagi ke daerah," ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKD NTT), Zakarias Moruk, Senin (16/10/2023).

Baca juga: Kabar Gembira, TPP ASN Pemprov NTT Bulan Mei - Juni 2023 Segera Dicairkan

Baca juga: Menhub RI Minta ASN Pemprov NTT Harus Kreatif dan Perlu Ada Inovasi

Ia mengatakan, pembiayaan untuk gaji dan tunjangan tersebut disesuaikan dengan berbagai formulasi seperti luas wilayah dan PDRB.

Zakarias mengatakan, pemerintah provinsi saat ini sedang konsen untuk mempersiapkan pembiayaan perhelatan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Adapun alokasi anggaran untuk pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 450 miliar.

Fokus pemerintahan Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, lanjur Zakarias, memastikan pembiayaan untuk item Pemilu dan Pilkada 2024 serta pengembalian pinjaman daerah.

Target APBD 2023

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023, pendapatan daerah di rencanakan sebesar Rp 5.340.255.924.189. Terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar Rp 2.139.341.049.189 atau sebesar 40,06 persen dari total pendapatan.

Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp 3.199.163.279.000 atau sebesar 59,91 persen dan lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.751.596.000 atau sebesar 0,03 persen dari total rencana pendapatan daerah.

Sementara pada pendapatan Daerah Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum sebesar Rp 3.199.163.279.000 terdapat tambahan rincian sekarang di istilahkan sebagai block grent dan spesifik grent dengan detail dapat di jabarkan sebagai berikut DAU formasi baru PPPK sebesar Rp 2.324.466.000, DAU bidang pendidikan sebesar Rp 305.656.333.000, DAU Bidang Kesehatan Rp 96.144.585.000, DAU bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 81.043.493.000 yang merupakan spesifik grent.

Sementara block grent tidak ditentukan penggunaannya itu sebesar 1.371.850.218.000.

Dalam penjabarannya DAU block grent ini alokasikan hanya untuk gaji dan tunjangan PNS serta PPPK dan juga sebagiannya kewajiban pinjaman daerah.

Sedangkan Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 5.111.494.298.993 dengan surplus sebesar Rp 228.761.625.196 yang akan di gunakan untuk menutup rencana pengeluaran pembiayaan.

Komitmen Pemerintah Bayar TPP

Sebelumnya, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau ASN Pemprov NTT mengaku gembira atas komitmen pemerintah membayar tambahan penghasilan pegawai (TPP).