Demonstrasi Tambang di Pohuwato Gorontalo, Kantor Bupati Dibakar Fasilitas Perusahaan Dirusak

POS-KUPANG.COM - Demonstrasi warga terkait aktivitas tambang di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo pada Kamis (21/9/2023) berujung anarkis.

Ribuan demonstran dari berbagai elemen masyarakat meluapkan kemarahan dengan membakar dan merusak kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo.

Hal itu mereka lakukan usai membakar kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS), perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah itu. 

Baca juga: Kelompok Advokasi Australia Kutuk Tindakan Keras terhadap Demonstrasi Demokrasi Papua di Bali

Baca juga: Sky Jade Bakal Jajal Tambang Mangan di NTT, Butuh 1 Juta Ton Per Tahun

Dikutip dari Tribun Gorontalo, aparat kepolisian tidak dapat mengendalikan massa aksi yang sudah tersulut emosi.

Awalnya massa melempari kantor Bupati Pohuwato dengan batu dan kayu lalu membakar kantor tersebut.

Mereka juga merusak sejumlah fasilitas di kantor Bupati Pohuwato, seperti meja, dan kursi. Aksi anarkis massa aksi berlangsung selama beberapa jam.

Petugas kepolisian sempat mencoba membubarkan massa aksi, namun tidak berhasil. Polisi hanya bisa mengamankan sejumlah massa aksi yang tertangkap tangan.

Penyebab aksi anarkis

Aksi anarkis massa aksi disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah Pohuwato.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengatasi dampak negatif dari aktivitas tambang PT PETS.

Masyarakat juga menilai bahwa pemerintah daerah tidak memberikan perhatian yang serius terhadap tuntutan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin marah dan melakukan aksi anarkis.

Aksi anarkis massa aksi menimbulkan kerugian materi yang cukup besar. Kantor Bupati Pohuwato mengalami kerusakan yang cukup parah.

Baca juga: Tim Penyelamat Berusaha Menjangkau 8 Pekerja yang Terjebak di Lubang Tambang Banyumas Jateng

Selain itu, aksi anarkis tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Masyarakat khawatir bahwa aksi anarkis tersebut akan semakin meluas dan menimbulkan korban jiwa.

Pemerintah daerah diminta untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekecewaan masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.