Tunjangan Kinerja ASN di Lembata Siap Dibayar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan, telah mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan birokrasi yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah, dengan tetap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan.

Hal ini ditegaskannya saat menjadi pembina pada Apel Kesadaran yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Lembata, Senin, 18 September 2023. 

Matheos saat itu menyampaikan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah penekanan pada pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Saat Kapolres Vivick Tjangkung Bersama Anak Penderita Tengkes di Lembata

Pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini mencakup penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang harus dilakukan dengan cermat.

"Ini yang harus dipersiapkan supaya percepatan realisasi anggaran kita dapat dilakukan dengan baik, termasuk perencanaan anggaran tahun 2024,” tegasnya. 

Dia berharap semua perencanaan yang diajukan melalui Bappelitbangda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana, sehingga keputusan terkait dengan penetapan Perda APBD dapat diambil dengan tepat waktu.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang akurat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

Semua dokumen harus disiapkan dengan baik, terutama karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah melakukan pemeriksaan kinerja tertentu, dengan pemeriksaan laporan keuangan dijadwalkan pada bulan Desember 2023.

Baca juga: Warga 5 Desa di Lembata Krisis Air Bersih, Tercemar Abu Vulkanik Gunung Lewotolok

“Tahapannya dimulai dari kinerja tertentu dan kemudian pemeriksaan laporan keuangan,” ujarnya. 

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak yang terlibat untuk bersiap dengan baik, mulai dari KPA, PPK, PPTK, Bendahara, hingga Bendahara Pembantu, untuk berkoordinasi menyiapkan laporan dan mengajukannya tepat waktu.

Selain itu, kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lembata, terkait dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Daerah (TPPD). Surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri telah diterima sejak Agustus 2023, memberikan harapan kepada ASN untuk menerima tunjangan ini.

Bupati Theo meminta semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaksana di bawahnya untuk mempersiapkan data pertanggungjawaban kinerja mereka, termasuk absensi, untuk memastikan pembayaran TPP berjalan lancar.

Baca juga: Sempat Dilaporkan ke Polisi, Penjabat Bupati Lembata Matheos Tan dan Agus Nuban Sepakat Berdamai

“TPP akan kami bayar adalah delapan bulan karena sampai dengan bulan Agustus. Dan kami rencanakan TPP tahun ini tidak ada dipotong, sampai dengan Desember akan dibayar penuh,” ungkap orang nomor satu di Lembata ini.